Kebijakan tersebut menyusul perintah Komisi Pemilihan India (Election Commission of India/ECI), yang anggotanya ditunjuk oleh Modi, untuk membersihkan daftar pemilih dari nama-nama ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, serta mereka yang tidak memenuhi syarat.
Komisi tersebut menyatakan bahwa langkah itu bertujuan mengidentifikasi pemilih yang terdaftar secara curang sekaligus mencegah “imigran ilegal asing” menggunakan hak pilih mereka.
Namun, para kritikus menilai proses tersebut berdampak tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan komunitas minoritas.
Terjebak Hukum
Jutaan orang yang mengajukan banding atas pencoretan nama mereka masih terjebak dalam proses hukum di pengadilan. Akibatnya, hak pilih mereka dalam pemilihan umum yang digelar pada awal tahun ini tidak dapat digunakan.
Para anggota BJP pimpinan Modi telah lama mengeklaim bahwa sejumlah besar migran Muslim tanpa dokumen dari negara tetangga, Bangladesh, secara curang masuk ke dalam daftar pemilih India.
Perdana menteri dan partainya juga telah lama menghadapi tuduhan menggunakan retorika dan kebijakan anti-Muslim, terutama menjelang pemilihan umum.
Hal tersebut mencakup penggunaan bahasa yang merendahkan martabat atau menstereotipkan umat Muslim, termasuk menyebut mereka sebagai “penyusup” dan menyiratkan bahwa mereka “memiliki lebih banyak anak” dengan narasi yang menggambarkan pertumbuhan populasi Muslim sebagai ancaman demografis bagi umat Hindu.
Aksi protes yang menuntut pengunduran diri Ketua ECI Gyanesh Kumar semakin meluas sejak laporan mengenai pencoretan nama pemilih mencuat. Demonstrasi yang digelar di ibu kota New Delhi pada Sabtu diperkirakan akan menarik banyak peserta.
Partai-partai oposisi juga menuduh komisi tersebut mencoret nama-nama pemilih yang sah demi menguntungkan partai berkuasa pimpinan Modi.
Tuduh
Bulan lalu, surat kabar Indian Express melaporkan bahwa sejumlah keputusan penting terkait revisi besar-besaran daftar pemilih tersebut diduga diambil tanpa persetujuan dua dari tiga komisioner pemilihan.
ECI, sebagai lembaga konstitusional, membantah tuduhan tersebut. ECI menyatakan bahwa seluruh keputusan diambil secara bulat dan sesuai dengan hukum.
Mahkamah Agung India juga telah memerintahkan pemerintah dan badan penyelenggara pemilu untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan revisi daftar pemilih tersebut. Pengadilan juga tengah mengkaji legalitas proses revisi itu.
Pada Mei lalu, pemerintah mengizinkan komisi pemilihan untuk melanjutkan pelaksanaan pemilu nasional, sembari menyerukan penerapan langkah-langkah pengamanan guna melindungi hak pilih warga yang memenuhi syarat. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Aksi protes ini menyusul gelombang demonstrasi mahasiswa yang turun ke jalan pada musim panas tahun ini dalam “Protes Kecoa”. Aksi tersebut dipicu oleh kebocoran soal ujian, tingginya angka pengangguran, serta keterbatasab kesempatan bagi kaum muda di negara itu.
