Israel dilaporkan menghalangi pembangunan pangkalan militer di Jalur Gaza yang direncanakan untuk menampung pasukan internasional di bawah Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Laporan The Guardian pada Rabu, 14 Oktober 2026, menyebut otoritas Israel belum mengizinkan kontraktor dan kendaraan konstruksi memasuki Gaza, meski kontrak pembangunan telah diberikan lebih dari dua bulan sebelumnya.
Pada awal Agustus 2026, Dewan Perdamaian memberikan kontrak kepada Arkel International, perusahaan yang berbasis di Louisiana, Amerika Serikat, untuk membangun pos militer yang diperkuat dan dirancang menampung 150 personel pasukan internasional.
Iklan
Proyek tersebut dimaksudkan sebagai tahap awal pengerahan pasukan stabilisasi internasional yang diharapkan membantu menyediakan keamanan bagi upaya rekonstruksi Gaza.
Namun, menurut sumber yang mengetahui proyek tersebut, pengerjaan belum dapat dimulai karena akses ke Gaza masih terhambat.
Israel tidak akan membuka perbatasan,”
kata sumber tersebut yang dikutip dari The New Arab, Jumat, 16 Oktober 2026.
Pangkalan yang direncanakan itu akan menempati area sekitar 10.000 meter persegi atau berukuran 100 meter kali 100 meter.
Lokasinya berada di lahan yang sebelumnya digunakan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), organisasi bantuan yang didukung Amerika Serikat dan beroperasi di Gaza pada Mei hingga Oktober 2025 dengan distribusi bantuan di bawah perlindungan kontraktor keamanan swasta.
Menurut laporan The Guardian, fasilitas tersebut dirancang untuk menampung penempatan bergilir 150 personel bersenjata.
Mereka akan berasal dari kontingen lebih besar yang berjumlah 500 personel dan telah dikirim dari Maroko serta Kosovo.
Terhambatnya pembangunan pangkalan itu berpotensi memengaruhi rencana Dewan Perdamaian yang lebih luas.
Pasukan stabilisasi internasional dipandang penting untuk mengamankan lokasi rekonstruksi dan memungkinkan peralatan konstruksi serta layanan dasar masuk ke Gaza.
Sumber yang dikutip The Guardian mengatakan, tanpa pengerahan pasukan tersebut, kegiatan pembangunan kembali akan sulit dimulai.
Anda tidak bisa masuk tanpa (pasukan stabilisasi internasional/ISF). Anda tidak bisa membangun kembali. Tidak ada keamanan. Tidak ada pengiriman peralatan konstruksi. Anda bahkan tidak bisa mulai memasang utilitas. Anda tidak bisa mulai memasang fasilitas pendukung kehidupan dasar karena tanpa ISF (Internal Security Force) Anda tidak bisa masuk,”
ujar sumber yang tidak disebut namanya itu.
Sumber itu juga menyebut Dewan Perdamaian memperkirakan pemerintah Israel mungkin mengizinkan proyek tersebut berlanjut setelah pemilihan parlemen Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026.
Namun, perkiraan itu masih berupa pandangan sumber yang mengetahui proyek, bukan kepastian bahwa izin pembangunan akan diberikan.
