Pemerintah Singapura akan menggunakan instrumen hukum, peraturan, dan ekonomi untuk menekan perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap lintas batas dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Tekanan itu dapat menyasar keuntungan perusahaan, akses terhadap pendanaan, hingga reputasi mereka di mata investor.
Menteri Senior Singapura K Shanmugam mengatakan pemerintah akan terus mengejar pertanggungjawaban perusahaan terkait, bahkan setelah kabut asap berlalu. Singapura juga membuka kemungkinan memperkuat undang-undang untuk memastikan perusahaan bekerja sama dengan otoritas.
Jika perusahaan menolak untuk bekerja sama, terlepas dari apakah mereka memiliki kehadiran di Singapura atau tidak, kami akan menggunakan setiap instrumen hukum dan peraturan yang kami miliki untuk memberikan tekanan di tempat yang penting, termasuk pada laba bersih mereka, termasuk pada akses mereka ke pendanaan, dan termasuk pada reputasi mereka di mata investor,”
kata Shanmugam dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 20 Oktober 2026.
Jangan Remehkan Singapura
Ia juga menyampaikan hal tersebut kepada wartawan saat mengunjungi Woodlands Checkpoint pada Senin, 19 Oktober 2026. Ia mengatakan, perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kabut asap tidak boleh menganggap proses pembuktian sulit sehingga mereka dapat menghindari pengawasan.
