Petinggi dari 10 perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan dan lahan (karhutla) menghadap secara langsung dengan pejabat tinggi Singapura. Para bos perusahaan tersebut berjanji bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan Singapura, pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu bertemu dengan para pemimpin perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas polusi kabut asap.
Para menteri didampingi oleh Penasihat Senior Davinder Singh dan pejabat senior dari Kantor Jaksa Agung, Badan Lingkungan Hidup Nasional (NEA) dan Kementerian Hukum.
Iklan
Kurang dari 1/2 Jam Bertemu
Perusahaan-perusahaan yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari setengah jam tersebut adalah Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group.
Penasihat senior Sinar Mas Group, Bernard Tan, juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).
Saat pertemuan, pemerintah Singapura bermaksud untuk memperkenalkan amandemen terhadap Undang-Undang Pencemaran Kabut Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya untuk memberikan kekuatan hukum pada proses penilaian, sehingga menjadi pelanggaran bagi perusahaan yang menolak untuk menunjuk penilai atau gagal bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan mereka.
“Saya akan membuat amandemen terhadap Undang-Undang Pencemaran Kabut Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya untuk memberikan kerangka kerja ini kekuatan hukum. Perusahaan yang tidak mematuhi akan (dicap) melakukan pelanggaran. Kami akan menggunakan wewenang kami untuk melindungi kesehatan warga Singapura,”
kata Fu, dikutip dari Channel News Asia (CNA), Kamis, 29 Oktober 2026.
Singapura Minta 10 Perusahaan Bekerja Sama
Sementara itu, Shanmugam, yang menjabat sebagai menteri koordinator keamanan nasional dan menteri dalam negeri, menyambut baik kesediaan perusahaan-perusahaan tersebut untuk bekerja sama.
Ia mengatakan bahwa mereka diharapkan menjalani penilaian independen terhadap operasi, hubungan korporat, dan rantai pasokan mereka untuk memastikan apakah mereka telah berkontribusi terhadap karhutla di Indonesia.
Pemerintah pun akan menempuh semua jalur hukum dan peraturan yang tersedia untuk menetapkan tanggung jawab atas kebakaran yang telah menyebabkan polusi kabut asap di Singapura.
“Kabut asap disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Itu bukan fenomena alam,”
kata Shanmugam, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Menteri Krisis Dalam Negeri Singapura.
Singapura Tidak Cari Kambing Hitam
Setelah pertemuan tersebut, Asia Pulp & Paper dan Golden Agri Resources mengeluarkan pernyataan terpisah yang menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Singapura.
“Tujuan dari kegiatan ini bukanlah untuk mencari kambing hitam, juga bukan untuk menyalahkan pihak tertentu karena alasan publik atau politik,”
ujar Shanmugam.
Meski demikian, ia mengatakan bahwa kehadiran dan kepemilikan saham perusahaan di Singapura berarti memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi dan rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap kabut asap.
“Jika ada kekhawatiran tentang keterlibatan suatu perusahaan, baik secara langsung maupun melalui hubungan korporat atau rantai pasokannya, kami akan memeriksa fakta-fakta tersebut dengan cermat. Kita tidak dapat membiarkan struktur perusahaan atau pengaturan pihak ketiga menghalangi upaya kita untuk menetapkan fakta,”
bebernya.
Menurutnya, perusahaan yang tidak terlibat dalam kebakaran, dengan rantai pasokan yang bersih, akan mendapati bahwa penilaian tersebut justru membantu untuk menjawab kekhawatiran pemerintah.
“Jika ada kelalaian, hal-hal ini harus ditangani,”
katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan tingkat kerja sama yang telah perusahaan berikan.
Tunjuk Panel Penilaian Penyelidikan
Kabut Asap Karhutla sampai Singapura pada 14 Oktober 2026. (Sumber: X @imbktan)
Pemerintah Singapura juga akan segera mengumumkan penunjukan anggota panel penilai spesialis saat penyelidikan.
“Salah satu perusahaan yang diidentifikasi harus melibatkan tim yang terdiri dari firma investigasi dan firma hukum untuk memberikan nasihat kepada firma investigasi tersebut. Tim ini akan berasal dari panel, sebagaimana diarahkan oleh NEA,”
kata Shanmugam kepada para perwakilan.
Firma hukum akan memberikan nasihat kepada firma investigasi, bukan kepada perusahaan, karena para penyelidik sering membutuhkan dukungan hukum untuk laporan mereka, katanya. Perusahaan juga akan menanggung biaya tim panel.
Menurutnya, para penilai harus diberikan akses penuh terhadap informasi, dokumen, tempat usaha, dan orang-orang, beserta operasional perusahaan, hubungan korporat, dan rantai pasokan.
“Para penilai mungkin perlu melibatkan pihak ketiga atau ahli lain untuk membantu penilaian. Beberapa contohnya termasuk penginderaan jauh dan analis geospasial untuk menganalisis data hotspot satelit,”
tambahnya.
Para penilai nantinya akan menyerahkan temuan mereka kepada NEA, yang akan mempertimbangkan laporan tersebut ketika memutuskan langkah selanjutnya.
Berdiri Demi Kesehatan Masyarakat Singapura
Saat berbicara kepada wartawan setelah pertemuan tersebut, Shanmugam ditanya apakah pendekatan seperti itu dapat mendorong beberapa perusahaan keluar dari negara tersebut. Namun, ia dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan apa yang benar untuk warga Singapura.
“Perusahaan-perusahaan tersebut telah diberitahu bahwa jika tidak ada pelanggaran, maka tidak akan ada masalah. Saat ini kami sedang melakukan misi pencarian fakta, dan jika perusahaan-perusahaan terlibat dalam pelanggaran dan sebagai hasil dari penyelidikan, mereka ingin meninggalkan Singapura, maka saya pikir berbuat benar kepada warga Singapura berarti menerima konsekuensi tersebut,”
tekannya.
Ia juga yakin warga Singapura akan menyetujuinya, daripada membiarkan perusahaan-perusahaan tersebut terus melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Selain itu, pihak berwenang masih belum mengetahui sepenuhnya sejauh mana keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut terhadap Karhutla di RI.
“Saya tidak ingin memberi kesan bahwa perusahaan-perusahaan ini bersalah, dan saya juga tidak ingin memberi kesan bahwa hanya perusahaan-perusahaan ini yang melakukan hal ini,”
tutur Shanmugam.
Singapura juga telah mengeluarkan pemberitahuan kepada berbagai perusahaan lain yang tidak memiliki kantor di negara itu. Ia menekankan bahwa tujuan dari pertemuan itu bukanlah untuk mencari kambing hitam.
“Saya mengatakan kepada mereka bahwa kami mengharapkan kerja sama penuh dari perusahaan-perusahaan tersebut, dan dalam pertemuan itu perusahaan-perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya,”
