Lima perusahaan yang terdaftar di Singapura dan diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang memicu kabut asap lintas batas menyatakan bersedia menjalani penilaian independen.
Badan Lingkungan Nasional Singapura (National Environment Agency/NEA) menyebut kelima perusahaan tersebut juga sepakat bekerja sama dengan para penilai yang ditunjuk melalui Panel Kabut Lintas Batas.
NEA menyambut baik tanggapan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Singapura yang telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan proses penilaian yang dilakukan oleh para penilai dari Panel Kabut Lintas Batas,”
kata NEA, dikutip dari Channel News Asia (CNA), Senin, 2 November 2026.
Kelima perusahaan yang telah bertemu dengan NEA adalah Wilmar International, Golden Agri-Resources, APP Company, APP Company (China), dan Indofood Agri Resources.
Iklan
NEA juga akan bertemu dengan Kencana Agri, yang telah menyatakan kesediaannya untuk secara sukarela melibatkan penilai dalam proses tersebut.
Selain itu, NEA menyambut pernyataan publik First Resources yang menyatakan siap menunjuk firma investigasi dan firma hukum untuk menilai kemungkinan keterlibatan atau hubungan perusahaan dengan kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kabut asap lintas batas.
Kami menantikan konfirmasi tertulis mengenai partisipasinya dalam proses penilaian,”
ujar NEA.
Menurut NEA, partisipasi sukarela perusahaan-perusahaan tersebut akan membantu mengungkap fakta, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan atau hubungan perusahaan dengan kebakaran di Indonesia yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas.
Sebelumnya, para eksekutif senior dari 10 perusahaan yang berpotensi terkait dengan kebakaran pemicu kabut asap berjanji bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan Singapura.
Komitmen itu disampaikan setelah mereka bertemu dengan tiga pejabat pemerintah Singapura pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Ketiga pejabat tersebut adalah Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu.
Dalam pertemuan itu, pemerintah menyampaikan harapan agar perusahaan-perusahaan terkait bekerja sama dalam proses penyelidikan, sekaligus memaparkan rencana penguatan aturan untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti bertanggung jawab atas polusi kabut asap.
Pertemuan yang berlangsung kurang dari 30 menit tersebut dihadiri perwakilan Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group.
Penasihat senior Sinar Mas Group, Bernard Tan, juga mewakili Asia Pulp and Paper serta Asia Pulp and Paper (China).
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Kementerian Hukum Singapura bersama NEA mengumumkan tujuh anggota yang dipilih untuk bergabung dalam panel khusus.
Panel tersebut bertugas melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi pemerintah memiliki potensi keterkaitan dengan kabut asap lintas batas.
Tiga anggota merupakan firma investigasi, yakni Control Risks Group, FTI Consulting (Singapore), dan Kroll Singapore.
Empat anggota lainnya merupakan firma atau penasihat hukum, yaitu Dentons Rodyk and Davidson LLP, Toby Landau KC dari Duxton Hill Chambers, TSMP Law Corporation, dan WongPartnership LLP.
Kementerian Hukum dan NEA menyatakan para anggota panel memiliki keahlian dalam investigasi forensik, analisis keuangan, intelijen perusahaan, konsultasi risiko, dan layanan hukum.
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Singapura (SGX) pada Jumat malam, First Resources menyatakan akan bekerja sama sepenuhnya dengan NEA.
Perusahaan itu juga berencana menggunakan biaya sendiri untuk menunjuk firma investigasi dan firma hukum dari panel penilai yang dibentuk pemerintah.
First Resources menyebut sedang mengumpulkan informasi yang diminta dan akan memberikan tanggapan kepada NEA sesuai ketentuan dalam pemberitahuan yang diterima.
Perusahaan tersebut juga menyatakan tiga anak usahanya di Kalimantan Barat sedang bekerja sama dengan otoritas Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.
First Resources menambahkan, hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terkait insiden tersebut.
Indofood Agri Resources, Bumitama, dan Kencana juga menyatakan sedang mengumpulkan informasi serta dokumen yang diperlukan.
Keempat perusahaan tersebut menyebut belum menemukan hubungan operasional, rantai pasokan, maupun bisnis dengan 10 perusahaan Indonesia yang sebelumnya menerima pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas Singapura.
Sementara itu, Kencana menegaskan bahwa kepolisian Indonesia telah memulai penyelidikan awal terkait insiden kebakaran di anak perusahaannya yang berlokasi di Kalimantan Utara.
