Isu korupsi menjadi salah satu kekhawatiran terbesar pemilih Amerika Serikat (AS) yang berujung pada kekalahan Partai Republik dan keberhasilan Partai Demokrat merebut kendali Kongres dalam pemilihan paruh waktu.
Kini, setelah meraih suara mayoritas, Demokrat bersiap menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama, baik dalam penyelidikan maupun penyusunan kebijakan.
Para politikus senior Demokrat di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji akan memanfaatkan kewenangan pemanggilan saksi serta tambahan staf investigasi yang mereka peroleh melalui mayoritas baru. Mereka ingin menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pengayaan diri yang melibatkan Presiden Donald Trump beserta orang-orang di lingkarannya dengan mengorbankan kepentingan publik.
Iklan
Trump Klaim Tak Lakukan Pelanggaran
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Foto: Instagram Donald Trump)
Sementara itu, Trump dan Gedung Putih selama ini membantah melakukan pelanggaran. Di DPR, Demokrat tengah menyiapkan agenda pengawasan besar-besaran untuk mengusut bagaimana Trump dan keluarganya meningkatkan kekayaan sejak kembali menjabat sebagai presiden.
Melansir dari The New Arab, Senin, 9 November 2026, Pemimpin Partai Demokrat Hakeem Jeffries dari New York, yang berpeluang menjadi Ketua DPR, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk kembali mengupayakan pemakzulan Trump.
Beberapa bulan lalu, Jeffries telah menunjuk dua anggota senior Demokrat di Komite Pengawasan dan Komite Kehakiman, yakni Robert Garcia dari California dan Jamie Raskin dari Maryland, untuk memimpin upaya tersebut.
Partai Demokrat berupaya mengaitkan dugaan korupsi di pemerintahan dengan persoalan biaya hidup yang semakin membebani masyarakat Amerika.
Carilah pengacara,”
tulis Garcia di X pada Selasa malam, ketika hasil pemilu mulai menunjukkan keunggulan Demokrat.
Senat pun diperkirakan akan menjalankan penyelidikan serupa.
Rakyat Amerika menginginkan kita membersihkan korupsi di pemerintahan,”
ujar Senator Chuck Schumer dari New York, yang diperkirakan kembali menjabat sebagai pemimpin mayoritas Senat tahun depan.
ICE Hingga Epstein Masuk Radar Investigasi
Epstein File. (sumber: Istimewa)
Garcia, salah satu politikus senior Demokrat di Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan DPR, telah memaparkan lima prioritas penyelidikan.
Agenda tersebut mencakup bisnis keluarga Trump, penanganan pemerintah terhadap penyelidikan Jeffrey Epstein, serta operasi Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE).
Sementara itu, anggota DPR Jared Huffman dari California, politikus senior Demokrat di Komite Sumber Daya Alam, ingin menyelidiki pembangunan ruang dansa di Gedung Putih yang digagas Trump beserta proyek konstruksi lainnya. Ia juga menyoroti keterlibatan keluarga Trump dalam kesepakatan terkait mineral.
Kemenangan mayoritas di DPR akan memberikan tambahan staf dan sumber daya bagi komite-komite Kongres. Dengan dukungan tersebut, penyelidikan diperkirakan meluas ke berbagai komite yang memiliki kewenangan mengawasi pejabat kabinet dan lembaga pemerintahan.
Di Senat, Senator Richard Blumenthal dari Connecticut, yang diperkirakan akan menjadi ketua Subkomite Tetap Investigasi di Komite Keamanan Dalam Negeri, mengatakan pihaknya akan mengusut proyek properti Trump di sekitar ibu kota Washington serta transaksi mata uang kripto yang melibatkan utusan khusus Steve Witkoff.
Witkoff merupakan sekutu lama Trump yang bermitra dengan keluarga presiden dalam bisnis mata uang kripto melalui perusahaan World Liberty Financial.
Cengkeraman korupsi telah merasuk dalam pemerintahan ini, dan telah menambah biaya (hidup) bagi warga Amerika sehari-hari,”
tegas Blumenthal.
Ia menambahkan, pihaknya juga ingin menggelar sidang dengar pendapat mengenai operasi ICE, aktivitas Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), serta kebijakan Medicare yang dinilainya terlalu ketat hingga menyebabkan sejumlah pasien kehilangan akses terhadap perawatan.
Senator Demokrat Ron Wyden dari Oregon, yang berpeluang memimpin Komite Keuangan Senat, juga telah mengidentifikasi sejumlah sasaran penyelidikan sebagai bagian dari agenda akuntabilitas.
Sasarannya antara lain bank-bank yang diduga mengabaikan tanda-tanda peringatan terkait transaksi keuangan Epstein serta perusahaan farmasi yang dinilai memperoleh keuntungan dari hubungan mereka dengan pemerintahan Trump.
Ketika saya menjadi ketua, mereka akan dipaksa untuk mempertanggungjawabkan peran mereka dalam merugikan rakyat Amerika dan memungkinkan korupsi Trump kepada Komite Keuangan Senat,”
tutur Wyden dalam pernyataannya.
Korupsi Menjadi Isu Penting Bagi Pemilih
Ilustrasi uang dolar (Foto: freepik)
Isu pemberantasan korupsi mendapat respons kuat dari para pemilih dalam pemilihan paruh waktu kali ini.
Berdasarkan jajak pendapat AP Voter Poll yang melibatkan lebih dari 100.000 pemilih di seluruh Amerika Serikat, banyak warga menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap korupsi di pemerintahan dan kondisi demokrasi negara tersebut.
Sekitar empat dari 10 pemilih menyebut ekonomi sebagai persoalan utama yang dihadapi negara. Sementara itu, sekitar tiga dari 10 pemilih menempatkan kondisi demokrasi sebagai masalah paling mendesak.
Hampir separuh pemilih mengatakan korupsi pemerintah merupakan faktor sangat penting dalam menentukan pilihan mereka untuk Kongres. Sebagian besar kelompok pemilih tersebut mendukung kandidat Demokrat dalam pemilihan DPR di daerah masing-masing, sedangkan sekitar sepertiganya memilih kandidat Republik.
Di antara pemilih yang menyebut kondisi demokrasi sebagai persoalan utama negara, sekitar delapan dari 10 mendukung kandidat Demokrat. Hanya sekitar dua dari 10 yang memberikan suara kepada kandidat Republik.
Pemilih berusia 65 tahun ke atas juga lebih cenderung menganggap kondisi demokrasi sebagai persoalan terpenting dibandingkan kelompok usia di bawahnya. Sekitar empat dari 10 pemilih lansia menyebut demokrasi sebagai masalah utama, sementara sekitar tiga dari 10 memilih ekonomi.
Sebaliknya, pemilih yang lebih muda lebih banyak menempatkan persoalan ekonomi sebagai perhatian utama.
Temuan tersebut menjelaskan mengapa isu antikorupsi menjadi bagian sentral kampanye Demokrat dalam siklus pemilu kali ini. Para kandidat Demokrat menuduh lawan-lawan mereka dari Partai Republik lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan para donatur ketimbang kepentingan masyarakat luas.
Demokrat juga mengusung sejumlah agenda reformasi, termasuk larangan bagi anggota Kongres untuk memperdagangkan saham serta pembatasan bagi mantan anggota Kongres yang ingin menjadi pelobi. Mereka berjanji menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama di Kongres.
Demokrat Dituntut Tetap Fokus Pada Biaya Hidup
Tantangan bagi Demokrat kini adalah menjaga perhatian terhadap isu korupsi tanpa mengabaikan persoalan biaya hidup yang selama ini menjadi perhatian utama masyarakat.
Dalam pernyataan publik sejak kekalahan Partai Republik, Trump sempat mengambil nada lebih lunak terhadap Demokrat. Ia mengakui bahwa lawan politiknya melakukan pekerjaan yang baik selama kampanye, sembari berusaha menghindari tanggung jawab atas kekalahan telak partainya dalam pemilu paruh waktu. Namun, sikap tersebut berpotensi berubah ketika penyelidikan terhadap pemerintahannya mulai berjalan.
Seperti yang telah dikatakan presiden, dia bersedia bekerja sama dengan siapa pun untuk terus memberikan kemenangan bagi warga Amerika yang bekerja keras. Tapi jika Partai Demokrat memilih untuk melakukan penyelidikan palsu dan kebijakan sayap kiri radikal, mereka memilih untuk bekerja melawan rakyat Amerika,”
kata juru bicara Gedung Putih Lauren Bis.
Schumer menegaskan Demokrat mampu menjalankan dua agenda sekaligus, yakni menyusun kebijakan untuk menjawab persoalan penting seperti keterjangkauan biaya hidup dan menyelidiki apa yang mereka sebut sebagai korupsi yang merajalela di pemerintahan.
Ilustrasi Pemilu di Amerika Serikat. (Sumber: Unsplash/Clay Banks)
Surat Kepada Anggota Parlemen
Demokrat yang mengumumkan pencalonannya sebagai Ketua DPR, Jeffries menyatakan bahwa masa-masa DPR berfungsi seperti anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan Trump telah berakhir.
Korupsi besar-besaran yang dialami negara ini akibat Kartel Trump menjelaskan mengapa sangat sedikit yang dilakukan untuk membantu warga Amerika biasa,”
tulis Jeffries.
Ia juga berjanji akan menindak praktik penetapan harga yang tidak wajar dan mendorong larangan perdagangan saham bagi anggota Kongres.
Bagi Demokrat, pekerjaan berikutnya adalah memastikan isu korupsi tetap terhubung dengan persoalan biaya hidup yang menjadi perhatian utama pemilih.
Congressional Integrity Project, kelompok advokasi yang awalnya dibentuk untuk menentang penyelidikan Partai Republik terhadap pemerintahan Presiden Joe Biden, kini mengalihkan fokus untuk membantu Demokrat membangun hubungan tersebut.
Dalam sebuah memo, kelompok itu mendesak anggota Kongres dari Partai Demokrat menelusuri kebijakan dan tindakan pemerintahan Trump, termasuk pihak-pihak di dalam maupun di luar pemerintahan serta perusahaan yang diduga memperoleh keuntungan dari kebijakan tersebut.
Korupsi bukan hanya korupsi. Korupsi merugikan wajib pajak dan merugikan warga Amerika dalam kehidupan sehari-hari mereka,”
kata penasihat senior kelompok tersebut, Jack Miller.
Sejumlah anggota parlemen Demokrat juga mulai menegaskan bahwa penyelidikan Kongres harus berkaitan langsung dengan persoalan biaya hidup. Namun, mereka mengingatkan agar partai tidak bertindak berlebihan.
Senator Peter Welch dari Vermont mengatakan Demokrat harus terlebih dahulu membangun kembali kepercayaan pemilih. Menurutnya, meskipun penyelidikan merupakan bagian penting dari agenda partai, langkah tersebut tidak boleh berubah menjadi ajang pembalasan politik.
Kita tidak bisa mengubah ini hanya menjadi ajang balas dendam. Kita harus berhati-hati, waspada, dan bijaksana dalam hal itu,”
