Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Internasional

RI Dikabarkan Incar Pakta Mekkah, Bakal Tinggalkan Prinsip Bebas Aktif?

Presiden Prabowo menegaskan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif di Forum Ekonomi Timur.

Umat Islam melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi
Umat Islam melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi (ANTARA FOTO/Citro Atmoko/sgd/YU)

Tiga pejabat Turki mengatakan bahwa Indonesia tertarik untuk bergabung dengan Pakta Mekkah dan sedang menjajaki berbagai opsi. Pakta yang ditandatangani oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan pada Agustus ini telah muncul sebagai inisiatif keamanan regional yang menarik, dengan negara-negara lain, termasuk Suriah, mempertimbangkan untuk bergabung.

Melansir dari Middle East Eye, Kamis, 19 November 2026, potensi keanggotaan Indonesia akan sangat signifikan, mengingat letak geografis RI di Asia Tenggara jauh dari Timur Tengah dan konflik regionalnya.

Industri Pertahanan

Ilustrasi serangan drone Houthi.
Ilustrasi serangan militer menggunakan drone. (Foto: AI).

Dua pejabat Turki mengatakan ketertarikan Indonesia itu wajar, mengingat kemitraan erat antara Ankara dan Jakarta, terutama dalam kerja sama industri pertahanan.

Iklan

Tahun lalu, Indonesia menandatangani kesepakatan senilai lebih dari US$10 miliar untuk membeli 48 jet tempur Kaan buatan Turki. Indonesia juga mengakuisisi dua fregat kelas Istanbul di bawah program pembangunan kapal nasional Turki melalui kesepakatan senilai US$1 miliar yang ditandatangani pada Januari antara perusahaan pembuat kapal Turki TAIS dan Barzan Holding dari Qatar.

Hubungan keamanan yang semakin erat tersebut semakin diperkuat awal bulan ini ketika Turki, Indonesia, Pakistan, dan Qatar menandatangani nota kesepahaman yang dikenal sebagai Pakta Badr.

Perjanjian tersebut bertujuan untuk menyederhanakan kerja sama industri pertahanan dan memperdalam kolaborasi dalam desain, produksi, dan pendanaan sistem dan platform militer.

Belum Terkonfirmasi

Seorang juru bicara kedutaan besar Indonesia mengatakan kepada Middle East Eye, bahwa mereka belum dapat mengkonfirmasi pada tahap ini apakah Indonesia tertarik untuk bergabung dengan Pakta Mekkah.

Beberapa pejabat Turki, termasuk Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dalam pernyataannya pada hari Selasa, mengatakan bahwa anggota pendiri pakta tersebut memprioritaskan pelembagaannya dan tidak mencari anggota baru untuk saat ini.

Adinda Khaerani Epstein, seorang ahli Asia Tenggara di Geopolitical Intelligence Services, mengatakan bahwa tidak ada indikasi resmi bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan keanggotaan.

Faktanya, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif pada Forum Ekonomi Timur ke-11 pada September 2026, dengan menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak berniat bergabung dengan aliansi militer mana pun. Mengingat posisi ini, keanggotaan Indonesia dalam Pakta Mekkah tampaknya tidak mungkin, karena hal itu akan menjadi penyimpangan signifikan dari pendekatan jangka panjang negara ini dalam menjaga kemerdekaan strategisnya dalam urusan internasional,”

kata Epstein.

Para pejabat Turki dan regional mengaitkan munculnya pakta tersebut sebagian karena aksi militer Israel setelah serangan 7 Oktober 2023.

Operasi militer Israel di Gaza, Suriah, dan Lebanon, serangan udara yang menargetkan para pemimpin Hamas di Doha, dan perang dengan Iran telah membuat negara-negara di seluruh kawasan sangat khawatir tentang niat pemerintah Israel.

Namun, Indonesia mengambil posisi yang lebih bernuansa. Meskipun mengutuk genosida Israel di Gaza dan mendukung tindakan hukum internasional terhadap Israel. RI mengatakan awal tahun ini bahwa mereka dapat mengerahkan ribuan pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian internasional.

Israel pun menyambut baik proposal tersebut pada saat itu, tetapi Indonesia mengumumkan pada bulan Maret bahwa mereka telah menangguhkan pengerahan itu.

Tak Ada Hubungan Diplomatik dengan Israel

Ilustrasi bendera Israel
Ilustrasi bendera Israel (Gambar ilustrasi dibuat oleh AI)

Khaerani Epstein mengatakan bahwa meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, Prabowo telah menegaskan kembali bahwa Jakarta hanya akan mempertimbangkan untuk menjalin hubungan jika Israel terlebih dahulu mengakui negara Palestina yang merdeka.

Mengenai Gaza, kesediaan Indonesia untuk menyumbangkan pasukan ke Pasukan Stabilisasi Internasional yang diusulkan disertai dengan syarat yang jelas, termasuk mandat kemanusiaan dan non-tempur yang ketat. Sikap Jakarta juga terlihat jelas dalam aksi boikot delegasinya selama pidato Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Majelis Umum PBB pada bulan September, sebagai protes terhadap kebijakan Israel dan sebagai ungkapan solidaritas dengan Palestina,”

tuturnya.

Ia menambahkan bahwa Prabowo sedang mengejar kebijakan luar negeri yang lebih multi-blok, yang tercermin dalam keterlibatannya dengan BRICS, upayanya untuk menjadi anggota OECD, dan kerja sama pertahanan yang semakin meningkat dengan berbagai mitra, termasuk Amerika Serikat dan Turki.

Pakta Badr, misalnya, harus dipahami sebagai kemitraan teknis dan bukan sebagai perjanjian pertahanan kolektif, katanya.

Multialignment lebih tepat menggambarkan kebijakan luar negeri Indonesia yang terus berkembang: memperluas kemitraan dengan berbagai kekuatan sambil mempertahankan kemerdekaan strategisnya yang telah lama ada,”

imbuhnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.