Pemerintah Indonesia menggunakan dana pinjaman Bank Dunia untuk pengadaan alat kesehatan pada 2026.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah melakukan sentralisasi pembelian untuk menekan harga sekaligus menghemat anggaran pengadaan alat kesehatan.
Budi menjelaskan salah satu alat kesehatan yang dibeli melalui skema tersebut adalah catheterization laboratory (cath lab), perangkat medis untuk mendukung penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah.
Kita melakukan sentralisasi pembelian alat-alat kesehatan yang berasal dari pinjaman Bank Dunia yang cukup besar. Ya, alat-alat seperti cath lab yang tadinya harganya antara Rp14-15 miliar, kita bisa beli dengan harga Rp8 miliar,”
kata Menkes Budi dalam Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat DJP, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Budi, sentralisasi pengadaan juga berdampak signifikan terhadap total anggaran belanja alat kesehatan pemerintah. Untuk pengadaan 2026, nilai estimasi awal mencapai Rp19,39 triliun.
Namun, setelah proses pengadaan dilakukan secara terpusat, pemerintah dapat menekan nilai tersebut menjadi sekitar Rp9 triliun. Dengan demikian, terdapat penghematan sekitar Rp10,25 triliun atau 52 persen.
Jadi untuk pengadaan 2026, ini contohnya tadi Bapak Presiden sampaikan, penghematan. Kontrak ini sudah dilakukan. Jadi dari harga estimasi yang Rp19,39 triliun, karena kita sentralisasi pengadaannya, kita bisa menekan sampai Rp9 triliun,”
ujar Budi.
Jadi ada penghematan Rp10,25 triliun atau 52 persen dari harga alat kesehatan yang sebelumnya terjadi pembeliannya,”
sambungnya.
Efisiensi Belanja Kesehatan
Budi menuturkan kebijakan pengadaan terpusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan efisiensi belanja kesehatan. Pemerintah juga tengah menerapkan pola serupa untuk pembelian obat dan bahan habis pakai (consumable) di rumah sakit.
Budi mengatakan harga produk dengan merek yang sama selama ini dapat berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya.
Kita sekarang juga mulai konsolidasi pembelian obat seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan. Setiap tahun kita membeli sekitar Rp5 triliun obat dan consumable dari Kementerian Kesehatan, harganya berbeda-beda untuk merek yang sama dari masing-masing rumah sakit, sekarang kita konsolidasi,”
katanya.
Melalui konsolidasi pembelian tersebut, pemerintah mengklaim dapat menghemat sekitar 32 persen atau mendekati Rp1 triliun. Skema tersebut selanjutnya akan direplikasi untuk pengadaan di sekitar 1.000 RSUD di seluruh Indonesia.
Kita sekarang sedang bekerja dengan Ibu Kepala LKPP, nanti bisa update, kita mau melakukan replikasi ini ke 1.000 RSUD seluruh Indonesia. Sehingga pembeliannya nanti akan disentralisasi yang tadi Bapak Presiden lakukan,”
tambahnya.
Menurut dia, sentralisasi pengadaan secara nasional berpotensi menghasilkan penghematan hingga triliunan bahkan puluhan triliun rupiah karena mekanisme pembelian dan kode belanja akan diseragamkan.
Kita bisa menghemat ini saya rasa triliunan sampai puluhan triliun, karena belanjanya nanti kita samakan kodenya,”
tutup Budi.
