Kualitas udara di Palembang, Sumatra Selatan, memburuk karena asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga menyebabkan 9.313 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sepanjang Agustus 2026.
Direktur Perkumpulan Lingkar Hijau Hadi Jatmiko mengatakan kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga segera mengambil langkah perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak paparan asap.
“Pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh melihat data hanya sekadar angka. Dinas Kesehatan mencatat pada Agustus hanya di Palembang, ada 9.313 kasus ISPA,”
kata Hadi dalam keterangannya, dikutip pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Ambang Batas
Berdasarkan pemantauan kualitas udara selama sepekan terakhir, angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Palembang berada di atas ambang batas aman. Pada 19 Agustus, konsentrasi PM2.5 tercatat 116 dan masuk kategori tidak sehat.
Kondisi memburuk pada Minggu, 23 Agustus 2026. ISPU Palembang melonjak menjadi 195, sedangkan konsentrasi PM2.5 mencapai 212 µg/m³ atau masuk kategori sangat tidak sehat.
Hadi menilai angka tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai data kualitas udara. Sebab, paparan asap karhutla telah beriringan dengan peningkatan gangguan kesehatan masyarakat.
Maka perlu respons kesehatan yang lebih cepat, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap paparan polusi udara.
Tak Cukup Imbauan
Lingkar Hijau mendesak Pemprov Sumatra Selatan segera menetapkan langkah darurat untuk melindungi masyarakat dari dampak asap karhutla. Langkah tersebut dinilai tidak cukup hanya dengan mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan.
“Selain memadamkan api, kewajiban pemerintah adalah melindungi kesehatan dan nyawa rakyatnya dengan membangun fasilitas posko-posko kesehatan darurat, rumah aman asap di kampung-kampung, mencegah gangguan kesehatan dengan pembagian masker berstandar,”
ujar Hadi.
Dia juga mendesak pemerintah memberikan akses pengobatan tanpa biaya bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Kami mendesak pemerintah untuk menggratiskan seluruh biaya pengobatan warga yang terdampak ISPA,”
ucap Hadi.
