Sebanyak 2.365 warga Indonesia masih mengalami pemasungan akibat gangguan jiwa berat, termasuk psikosis akut dan skizofrenia. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada triwulan III 2026 tersebut menunjukkan bahwa praktik pemasungan masih menjadi tantangan serius dalam penanganan kesehatan jiwa di Indonesia.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, dr. Imran Pambudi, menyoroti pentingnya deteksi dini dan dukungan keluarga dalam menangani masalah kesehatan jiwa. Keterlambatan mengenali kondisi seseorang serta penolakan keluarga terhadap kondisi anak menjadi sejumlah hambatan yang perlu diatasi.
Imran mengatakan, sebagian orang tua masih kesulitan menerima kondisi anak yang mengalami perbedaan perkembangan saraf atau neurodivergent. Akibatnya, mereka terkadang mencari pendapat medis berulang kali untuk memastikan anaknya tidak mengalami kondisi tersebut. Hal ini berpotensi membuat anak terlambat mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.
Iklan
Orang tuanya tidak mengakui kalau anaknya itu seorang neurodivergent, sehingga mencari doctor shopping untuk memastikan atau meminta second opinion bahwa anaknya tidak neurodivergent. Akibatnya, terlambat diketahui dan ketika orang tuanya sadar, potensi terbesar anaknya sudah tidak bisa ditemukan lagi,”
ungkap Imran dalam keterangan resmi dikutip Selasa, 13 Oktober 2026.
Deteksi Dini Terhambat
Ilustrasi pusing dan sakit Kepala. Doc: Pexels/Gustavo Fring
Di sisi lain, penanganan gangguan kesehatan jiwa membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar pemberian obat. Ketua Divisi Psikiatri Komunitas, Rehabilitasi, dan Trauma Psikososial FKUI/RSCM, dr. Hervita Diatri, menekankan pentingnya mengintegrasikan pengobatan, psikoterapi, dan rehabilitasi dalam layanan kesehatan jiwa.
Menurut Hervita, akses terhadap layanan tersebut perlu diperluas agar masyarakat tidak hanya bergantung pada fasilitas tertentu atau layanan yang tersedia di kota-kota besar.
Pengobatan kami bukan hanya obat, tetapi juga butuh psikoterapi. Ada kesan seolah psikoterapi dan rehabilitasi hanya bisa didapatkan oleh mereka yang mampu membayar atau tinggal di kota besar, padahal tidak demikian. Hal ini harus didekatkan melalui deinstitusionalisasi sebagai jawaban tepat agar kita dapat memberikan tata laksana yang adekuat meliputi obat, psikoterapi, dan rehabilitasi,”
jelas Hervita.
Deinstitusionalisasi dalam konteks tersebut menekankan pengembangan layanan dan dukungan berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, penanganan kesehatan jiwa diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan dekat dengan lingkungan tempat individu tinggal.
Selain tenaga kesehatan, keluarga, sekolah, dan masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung individu dengan kebutuhan berbeda.
Konsultan Neurologi Anak FK Unpad/RSHS, dr. Purboyo Solek, mengatakan individu neurodivergent, termasuk mereka yang mengalami disleksia dan attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), membutuhkan sistem dukungan yang terintegrasi.
Purboyo menjelaskan, anak dengan disleksia dapat memiliki tingkat kecerdasan normal, tetapi memproses informasi dengan cara berbeda. Tanpa pemahaman keluarga dan akomodasi yang sesuai di sekolah, mereka rentan mengalami perundungan, kecemasan, hingga depresi berat.
Kemenkes berharap penguatan dukungan keluarga, tenaga kesehatan, sekolah, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Dengan penanganan yang sesuai, individu dengan gangguan kesehatan jiwa maupun kondisi neurodivergent diharapkan dapat berkembang dan menjalani kehidupan secara lebih mandiri.
