Pakar epidemiologi Dicky Budiman menilai sistem kesehatan Indonesia masih terlalu berorientasi pada pengobatan atau kuratif dibandingkan pencegahan penyakit.
Menurutnya, pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan kesehatan agar lebih mengutamakan upaya menjaga masyarakat tetap sehat daripada hanya menangani pasien yang sudah jatuh sakit.
Intinya sebenarnya sistem kesehatan kita masih cenderung berorientasi pada pengobatan, kuratif. Kita lebih siap mengobati orang sakit daripada menjaga orang tetap sehat,”
kata Dicky dalam keterangan yang dikutip Owrite, Kamis, 19 November 2026.
Dicky mengatakan, orientasi tersebut membuat perhatian dan sumber daya kesehatan lebih banyak diarahkan untuk menangani penyakit setelah muncul.
Iklan
Padahal, penguatan upaya promotif dan preventif seharusnya menjadi investasi utama dalam pembangunan kesehatan.
Menurutnya, pencegahan bukan hanya lebih efisien dari sisi pembiayaan, tetapi juga memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.
Sejumlah persoalan kesehatan, seperti stunting, tuberkulosis (TBC), hipertensi, diabetes, hingga penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, memiliki langkah pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini.
Mencegah selalu lebih murah, lebih manusiawi dan lebih berdampak daripada mengobati. Tanpa penguatan di hulu, beban di hilir seperti di rumah sakit dan pembiayaan jaminan kesehatan akan terus membengkak,”
ucapnya.
Karena itu, Dicky mendorong pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan primer melalui Puskesmas dan Posyandu.
Kedua fasilitas tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat, mendorong pemeriksaan kesehatan berkala, serta mendeteksi penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
Fasilitas kesehatan tingkat pertama harus menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan berkala, serta mendeteksi penyakit lebih dini,”
jelasnya.
Selain penguatan layanan primer, Dicky menekankan pentingnya penggunaan data dan bukti ilmiah dalam penyusunan kebijakan kesehatan.
Lanjut dia, setiap program pemerintah harus memiliki dasar perencanaan yang jelas serta mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi kesehatan masyarakat.
Harus selalu berbasis data dan sains dalam setiap kebijakan dan program. Jadi tidak ada program yang ujug-ujug, tiba-tiba,”
tandasnya.
Penguatan upaya promotif dan preventif sebenarnya telah menjadi bagian dari arah transformasi kesehatan pemerintah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 mengatur agar Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif.
Kementerian Kesehatan juga menjalankan Transformasi Layanan Primer melalui penguatan edukasi kesehatan, imunisasi, skrining penyakit, serta peningkatan kapasitas Puskesmas dan Posyandu.
Namun, menurut kritik Dicky, penguatan kebijakan tersebut perlu diterjemahkan secara konsisten dalam pelaksanaan program dan pelayanan kesehatan di masyarakat.