Nelayan menjaring dan mencari udang rebon di kawasan pesisir Pantai Desa Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Sabtu (11/7/2026). Para nelayan pencari udang rebon di kawasan itu mampu mengumpulkan delapan hingga 15 kilogram per hari yang kemudian dipasarkan baik secara langsung di pasar lokal maupun dipasok ke beberapa daerah seperti Kota Langsa, Aceh Utara, Nagan Raya dan Medan Sumatera Utara untuk bahan baku pembuatan terasi dengan harga jual Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogram tergantung kualitas. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik arah pengembangan ekonomi biru (blue economy) di Indonesia yang dinilai berisiko memperbesar dominasi industri dalam pengelolaan sumber daya laut. Pengembangan akuakultur industri, modernisasi perikanan, hingga investasi berskala besar di kawasan pesisir dikhawatirkan mempersempit ruang gerak nelayan kecil.
Kekhawatiran tersebut disampaikan Walhi di tengah pembahasan isu kelautan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 UNFCCC di Antalya, Turki, pada 18 November 2026.
Walhi menilai meningkatnya perhatian dunia terhadap laut dalam agenda perubahan iklim seharusnya tidak hanya diarahkan pada peluang investasi, perdagangan karbon, dan pendanaan iklim. Pengelolaan laut juga harus mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya pesisir.
Iklan
Utamakan Hak Masyarakat
Seorang nelayan menarik perahu di Pantai Fitu, Ternate, Maluku Utara, Senin (15/6/2026). (ANTARA FOTO/Andri Saputra/kye)
Pengkampanye Perlindungan Laut dan Pesisir Walhi, Mida Saragih, mengatakan pengembangan ekonomi laut harus mengutamakan hak masyarakat dan pemulihan lingkungan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan investasi.
Ekonomi laut yang benar-benar tangguh harus memperkuat hak-hak masyarakat, pemulihan ekologi, dan tata kelola sumber daya laut berkeadilan,”
kata Mida dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 20 November 2026.
Di Indonesia, Walhi melihat agenda ekonomi biru semakin mendorong pengembangan akuakultur industri, modernisasi perikanan, dan investasi berskala besar di kawasan pesisir.
Berbagai inisiatif tersebut dinilai berpotensi memperkuat konsentrasi penguasaan sumber daya pesisir sekaligus meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap sistem produksi industri.
Masyarakat Lokal Jangan Hilang Kendali
Mida mengingatkan pengembangan ekonomi biru tidak boleh justru membuat masyarakat lokal kehilangan kendali atas sumber daya yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Ia tidak boleh memperdalam ketergantungan terhadap rantai pasok industri maupun mengalihkan kendali atas wilayah pesisir dari masyarakat lokal kepada aktor-aktor yang lebih kuat secara ekonomi dan politik,”
ujarnya.
Walhi juga menyoroti belum memadainya pembahasan mengenai konsentrasi penguasaan korporasi dalam sektor perikanan dan akuakultur, perlindungan perikanan skala kecil, serta tata kelola pendanaan kelautan dalam proses negosiasi iklim formal.
Nelayan melaut di tengah gelombang tinggi disertai angin kencang di Pantai Kedonganan, Badung, Bali (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nz)
Karena itu, Walhi mendesak para pihak dalam COP31 memprioritaskan adaptasi berbasis masyarakat, restorasi ekosistem, dan penguatan perikanan skala kecil sebagai fondasi ketahanan iklim.
Mida mengatakan perlindungan masyarakat pesisir harus menjadi bagian dari kebijakan iklim, termasuk melalui pemberian akses pendanaan yang lebih luas.
Untuk memampukan masyarakat lebih berdaya, penting memastikan akses langsung terhadap pendanaan iklim bagi masyarakat pesisir, masyarakat adat, perempuan nelayan, dan komunitas perikanan skala kecil,”
katanya.
Walhi menegaskan keberhasilan aksi iklim di sektor kelautan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah karbon yang diserap atau besarnya investasi yang masuk.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah masyarakat pesisir tetap memiliki hak atas wilayahnya, akses terhadap sumber daya yang menopang kehidupannya, dan kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri,”