Konsultasi ke KPK, Pramono Ingin Bongkar Tiang Monorel Mangkrak di Rasuna Said

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengunjungi gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/10/2025).

Kedatangannya langsung disambut Pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, dan Agus Joko Pramono.

Pramono menerangkan kedatangannya ingin berkonsultasi sebelum membongkar tiang monorel sepanjang jalan Rasuna Said yang mangkrak.

Ia mengaku sudah mendapatkan arahan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, bila permasalahan hukum proyek tersebut hingga akhirnya mangkrak.

Kami telah mendapatkan arahan, permasalahan hukum sudah selesai, dan kami juga telah mendapatkan surat dari Kejati, dengan demikian pemerintah Jakarta akan merencanakan untuk menyelesaikan persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi,” kata Pramono di Gedung KPK Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Lebih jauh Gubernur DKI menjelasakan, monorel itu kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Lalu kerap menimbulkan kemacetan hingga tidak elok dipandang.

Maka kami akan segera tata dan mudah-mudahan di tahun 2026, segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026,” ujar Pramono.

Lanjutnya, permasalahan lainnya mengenai tanah di RS Sumber Waras yang sudah terbengkalai dari 2014.

Pramono menjelaskan, sempat ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasilnya pemprov Jakarta dapat memenuhi untuk menindaklanjuti lahan itu.

Disatu sisi, karena tanah itu tidak kunjung diurus, sehingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sudah naik hingga dua kali lipatnya dari tahun 2014.

Ada satu hal yang kemudian secara lapangan karena memang sekarang ini NJOP-nya sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah sumber waras itu untuk dijual atau dilepas,” kata Gubernur Jakarta.

Pramono berharap tanah tidak terurus itu nantinya bisa dimanfaatkan kembali untuk dimanfaatkan RS Sumber Waras.

Pembahasan Pramono dengan pimpinan KPK lainnya, perihal pencegahan korupsi di lingkungan Balai Kota Jakarta.

Kami tentunya membuka diri seluas-luasnya untuk kerjasama di bidang pencegahan korupsi, dan untuk itu kami akan mengadakan hal bersama misalnya dalam hal pelatihan dan sebagainya,” tutup Pram.