Kebijakan pemerintah yang ingin menaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000-Rp7.000 dinilai dapat membantu mengurangi beban subsidi transportasi yang ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong sebagian pengguna kembali beralih ke kendaraan pribadi.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, penyesuaian tarif dapat menjadi langkah untuk menyehatkan fiskal daerah, mengingat nilai subsidi per penumpang yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta saat ini telah mencapai lebih dari Rp9.000 per perjalanan.
Melalui kenaikan tarif, gap cost recovery dapat diperkecil sehingga pendapatan dari tiket meningkat dan tekanan terhadap anggaran subsidi berkurang,”
kata Djoko dalam keterangannya yang diterima Owrite, Minggu, 7 Juni 2026.
Menurutnya, berkurangnya beban subsidi juga akan membuka ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas lain.
Selain itu, Transjakarta juga memiliki peluang lebih besar untuk mempercepat investasi jangka panjang, termasuk pengadaan armada bus listrik dan peningkatan fasilitas halte yang lebih ramah lingkungan.
Djoko menilai, tambahan pendapatan dari penyesuaian tarif juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti menambah frekuensi perjalanan bus, mempercepat peremajaan armada, dan memperkuat integrasi antarmoda melalui pembangunan fasilitas penghubung dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, maupun KRL Commuter Line.
Dampak Langsung ke Masyarakat
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kenaikan tarif berisiko memberikan tekanan langsung terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini sangat bergantung pada layanan Transjakarta.
Kenaikan Rp1.500 hingga Rp3.500 per perjalanan akan mengurangi sisa pendapatan yang dapat dibelanjakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,”
ujarnya.
Djoko menegaskan, bahwa pemerintah harus memastikan keberlanjutan program tarif Rp0 bagi kelompok tertentu, seperti pelajar, lansia, penyandang disabilitas, dan buruh ber-KTP Jakarta, agar akses mobilitas kelompok rentan tetap terjaga.
Selain itu, ia menilai kenaikan tarif tanpa diikuti peningkatan kualitas layanan berpotensi memicu perpindahan pengguna ke sepeda motor, terutama pada perjalanan jarak pendek.
Jika kualitas layanan tidak segera membaik, pengguna bisa kembali menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini berpotensi memperparah kemacetan dan polusi udara di Jakarta,”
bebernya.
Rancang Skema Integrasi Tarif
Tantangan lain juga muncul pada layanan Transjabodetabek. Menurut Djoko, pemerintah perlu merancang skema integrasi tarif yang tepat agar kenaikan tarif tidak mengurangi minat komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk beralih ke transportasi umum.
Ia menekankan bahwa reformasi tarif Transjakarta tidak dapat dilihat semata-mata dari sisi efisiensi anggaran.
Keberhasilan kebijakan tersebut, menurutnya, harus diukur dari kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan melalui jaring pengaman sosial serta peningkatan kualitas layanan secara nyata.
