Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah baru untuk membiayai berbagai proyek pembangunan.
Tahun ini, Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun sebagai bagian dari skema pembiayaan kreatif atau creative financing.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menjadi narasumber dalam acara Investor Daily Roundtable di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada Selasa, 30 Juni 2026.
Saya sekarang ini, tahun ini pertama kali menerbitkan dan mungkin baru pertama kali ada di Republik ini yang namanya obligasi daerah. Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun,”
Menurut Pramono, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi daerah akan difokuskan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu prioritas utama adalah sektor pendidikan. Selain itu, dana juga akan digunakan sebagai modal awal pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.
Untuk apa Rp3,5 triliun ini? Yang pertama untuk pendidikan. Yang kedua salah satunya modal awal membangun Rumah Sakit Sumber Waras,”
kata Pramono.
Tak hanya pendidikan dan rumah sakit, pemerintah juga menyiapkan dana tersebut untuk mendukung pembangunan transportasi, rumah susun, pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, hingga pembangunan gedung pemerintahan.
Pramono menegaskan, seluruh dana hasil penerbitan obligasi daerah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jakarta. Dana tersebut tidak akan dialokasikan untuk kepentingan bisnis badan usaha milik daerah (BUMD).
Menurutnya, pembiayaan sektor bisnis tetap akan diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara obligasi daerah difokuskan untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi warga.
Ia juga optimistis instrumen investasi tersebut akan mendapat sambutan positif dari para investor karena didukung kondisi keuangan Jakarta yang dinilai cukup baik.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @pramonoanungw, Pramono menyebut obligasi daerah merupakan salah satu instrumen creative financing yang sedang dijajaki Pemprov DKI Jakarta.
Ia menilai penerbitan obligasi daerah juga menjadi cerminan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Obligasi daerah menjadi cerminan kepercayaan publik kepada Pemerintah Jakarta untuk mengelola dana secara transparan, akuntabel, dan berdampak nyata. Bismillah, semoga prosesnya dilancarkan,”
tulis Pramono dalam unggahan Instagram pribadinya.
