FWK Desak Polri dan Kejagung Buka Ruang Kritik, Singgung Kasus Febrie Adriansyah hingga KDMP

Sekretaris FWK Budi Nugraha mengatakan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi menjadi salah satu faktor penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Karena itu, ia menilai publik, termasuk kalangan pers berhak memperoleh kejelasan atas penanganan berbagai perkara yang tengah jadi sorotan masyarakat.

Masyarakat, pers menunggu adanya kepastian hukum,”

kata Budi dalam keterangan tertulis FWK, Rabu 15 Juli 2026.

Salah satu kasus yang dibahas dalam diskusi tersebut ialah penanganan kasus yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Selain membahas penanganan perkara korupsi, FWK juga menyoroti pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). FWK menilai program tersebut perlu diawasi secara ketat agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Pilihan Editor · Syifa Fauziah · 21 Mei 2026

Harga Kebutuhan Pokok Naik, FWK Minta Pemerintah Benahi MBG dan Tambah Subsidi

Pemimpin Redaksi Mitrapol.com Dadang Rachmat mengatakan masih ditemukan sejumlah persoalan dalam implementasi program di lapangan yang berpotensi memunculkan penyimpangan.

Tata kelola yang lemah di lapangan, ini rawan korupsi,”

ujarnya.

Dalam diskusi itu juga disinggung sejumlah polemik yang mengiringi pelaksanaan KDMP, mulai dari rencana impor kendaraan niaga untuk mendukung operasional koperasi, meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa saat mengikuti latihan dasar militer pada Juni 2026, hingga pembangunan koperasi di lokasi yang dinilai jauh dari pemukiman warga.

Sebelumnya Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan program KDMP terus menunjukkan perkembangan dengan menyebut sudah ada sebanyak 83.000 badan hukum koperasi telah terbentuk.

Selain itu, sudah ada 15.845 bangunan fisik, gudang, gerai, dan fasilitas pendukung telah selesai dibangun, sedangkan 19.539 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.

Wartawan senior M. Nasir menegaskan ruang kritik dari masyarakat dan media merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk KDMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pandangan serupa disampaikan Koordinator Bidang Ekonomi FWK Herry Sinamarata. Ia menilai ruang redaksi media massa perlu terus diperkuat sebagai wadah menyuarakan kepentingan publik.

Menurutnya, kebebasan pers dapat membantu pemerintah mewujudkan tata kelola yang lebih baik melalui kritik dan pengawasan yang bertanggung jawab.