Menurutnya, proses birokrasi pemerintah cenderung membutuhkan waktu lebih panjang, sementara situasi bencana menuntut respons cepat.
Tidak ada yang salah dengan birokrasi, tetapi dengan kondisi sekarang adalah urgent. Ketika birokrasi dilakukan seperti biasa tentu bukan hal yang bagus,”
ungkapnya.
Athof juga menyoroti ketepatan distribusi bantuan di lokasi bencana. Ia mencontohkan kondisi di NTT, ketika ada warga dengan rumah rusak yang telah mendapatkan tenda, sementara masyarakat di wilayah pesisir masih ada yang belum memperoleh tenda.
Berarti secara kebutuhan, prioritas kebutuhan kan masih salah. Belum tepat lah,”
jelas Athof.
Karena itu, BEM UI memilih berhubungan langsung dengan mitra lokal dan relawan yang memahami kondisi masyarakat di wilayah terdampak.
Lanjut Athof, pendekatan tersebut membantu tim memperoleh informasi yang lebih aktual sekaligus menentukan bantuan berdasarkan kebutuhan warga.
Kalau kita berhubungan erat dalam arti berkoordinasi dan setiap apa-apa harus selama instansi pemerintah, yang ada kecenderungannya kita khawatir adalah kita tampil hanya di media saja,”
pungkasnya.
Athof menegaskan keputusan untuk tidak banyak melibatkan pemerintah bukan berarti BEM UI menutup komunikasi dengan instansi negara.
Menurutnya, informasi dari berbagai pihak tetap dibutuhkan agar bantuan yang dibawa sesuai kondisi di lapangan dan tidak menambah persoalan.
Dengan pola tersebut, BEM UI berupaya memastikan bantuan yang disalurkan dapat diarahkan kepada kebutuhan masyarakat terdampak.
Pendekatan itu juga menjadi bagian dari upaya mereka agar kehadiran di lokasi bencana tidak berhenti pada simbolisasi, tetapi menghasilkan bantuan yang benar-benar dibutuhkan warga.
