Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Megapolitan

Kabut Asap Lebih dari 2 Bulan, Greenpeace Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional

Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah menetapkan kabut asap yang disebut telah berlangsung lebih dari dua bulan sebagai bencana nasional.

Sejumlah pengendara melintas di atas jembatan layang simpang Jakabaring yang tertutup kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (27/6/2026).
Sejumlah pengendara melintas di atas jembatan layang simpang Jakabaring yang tertutup kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (27/6/2026). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.)

Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah menetapkan kabut asap yang disebut telah berlangsung lebih dari dua bulan sebagai bencana nasional. 

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba menilai penetapan status tersebut penting karena berkaitan dengan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.

Karena tadi kabut asap sudah terjadi lebih dari dua bulan, maka seharusnya pemerintah Indonesia juga menetapkan kabut asap, quote-unquote sebagai sebuah bencana nasional,”

kata Belgis kepada wartawan, Senin, 5 Oktober 2026.

Pilihan EditorSyifa Fauziah

WALHI Sorot Karhutla Gambut, Cegah Sebelum Terbakar

Menurut Belgis, penetapan status bencana nasional berkaitan dengan mekanisme pemulihan yang akan dilakukan pemerintah terhadap korban terdampak kabut asap.

Iklan

Karena ini akan menentukan bagaimana kemudian pemulihan korban dilakukan oleh pemerintah,”

ucapnya.

Selain meminta penetapan status bencana nasional, Belgis mendesak pemerintah mencabut izin konsesi perusahaan yang terbukti mengalami kebakaran. 

Buat Belgis, perusahaan juga harus melakukan pemulihan terhadap lanskap gambut yang berada di dalam konsesinya.

Seharusnya pemerintah Indonesia mencabut izin-izin konsesi yang izin-izin perusahaan gitu ya, mau itu PBPH, mau itu perkebunan kelapa sawit yang konsesinya terbukti mengalami kebakaran,”

tegas Belgis.

Greenpeace menilai perusahaan harus bertanggung jawab atas konsesi yang terbukti terbakar. Organisasi tersebut juga menekankan pentingnya akuntabilitas perusahaan serta transparansi data pemerintah dalam menangani persoalan kabut asap.

Persoalan kabut asap tersebut juga disebut telah menjadi masalah lintas negara. Greenpeace menyatakan asap dari karhutla Indonesia telah melintasi batas negara dan berdampak ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. 

Greenpeace sebelumnya mendokumentasikan dampak lintas batas terutama ke Malaysia dan Singapura serta menyebut pola pergerakan asap dapat mencapai negara ASEAN lainnya. 

Dalam pemantauan Greenpeace pada Agustus 2026, asap dari kebakaran di Kalimantan disebut beberapa kali bergerak melintasi perbatasan menuju Sarawak dan Kuching. Greenpeace juga menyebut BMKG pada 24 Agustus 2026 menyatakan asap karhutla gambut telah mencapai Kuala Lumpur dan Singapura.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Seorang jurnalis di OWRITE Media, yang meliput pemberitaan seputar Gaya Hidup dan Entertainment.

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar