Dana Bencana BNPB di Korupsi, Peneliti Desak Anggaran Karhutla Dibuka Secara Transparan!

Transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar sumber daya yang tersedia benar-benar mendukung pencegahan, penanganan kebakaran, dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.

Sorotan tersebut muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) untuk penanganan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pada 14 Oktober 2026, KPK mengumumkan penetapan lima tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan suap dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Perkara dugaan korupsi dana siap kebencanaan tersebut belum dapat disimpulkan berkaitan langsung dengan penanganan karhutla,”

jelasnya.

Dalam konteks penanganan karhutla, Made menilai akuntabilitas anggaran perlu dilihat dari kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan di lapangan.

Hal itu mencakup kesiapan personel, ketersediaan peralatan pemadaman, serta dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak.

TII menilai keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari pelaksanaan pemadaman.

Upaya mencegah api meluas, kecepatan respons, perlindungan masyarakat, serta akuntabilitas penggunaan anggaran juga perlu menjadi bagian dari evaluasi penanganan bencana.