Respon Pemerintah Sangat Lamban, Karhutla Meluas Tembus 202 Ribu Hektare

Pilihan Editor · Natania Longdong · 20 Oktober 2026

Singapura Klaim Ancam Perusahaan Pemicu Kabut Asap Karhutla, dari Laba hingga Kredit

Pemerintah juga telah mengatur prosedur pengecekan lapangan terhadap informasi titik panas dan/atau kebakaran hutan dan lahan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018.

Menurut Made, setiap indikasi kebakaran yang telah diverifikasi perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko.

Langkah ini diperlukan agar petugas dapat segera menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan sebelum api meluas.

Ia juga menekankan perlunya integrasi data titik panas dengan informasi kelembapan gambut. Penggabungan data tersebut dinilai dapat membantu pemerintah memetakan wilayah rawan kebakaran dan menentukan langkah mitigasi secara lebih terarah.

Selain penguatan sistem informasi, pemerintah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan pemadaman, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan petugas di lapangan,”

ucapnya.

TII menilai efektivitas penanganan karhutla perlu diukur dari kemampuan mencegah kebakaran meluas dan kecepatan menindaklanjuti peringatan dini, bukan semata-mata dari keberadaan sistem pemantauan.

Sementara itu, data SiPongi Kementerian Kehutanan yang dikutip TII mencatat luas karhutla di Indonesia pada Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare.

Angka tersebut meningkat 69 persen atau 82.791,04 hektare dibandingkan periode yang sama pada 2025.