OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Pekerjaan di sejumlah aliran sungai ditargetkan terus dikebut hingga Desember 2026 untuk menekan risiko banjir di Ibu Kota.
Oleh Syifa Fauziah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berpacu dengan waktu menyelesaikan percepatan normalisasi sejumlah sungai sebelum puncak musim hujan pada Februari 2027.
Pekerjaan di sejumlah aliran sungai ditargetkan terus dikebut hingga Desember 2026 untuk menekan risiko banjir di Ibu Kota.
Langkah tersebut dilakukan menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut curah hujan tertinggi di Jakarta berpotensi terjadi pada Februari 2027.
Iklan
Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki waktu terbatas untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengendalian banjir sebelum periode tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, normalisasi sejumlah sungai menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menghadapi musim hujan 2026/2027.
Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada, apakah itu Ciliwung, Angke, Krukut, Cakung Lama, dan sebagainya akan kita kebut untuk mudah-mudahan begitu bulan Januari mulai curah hujan tinggi dan kemudian Februari puncaknya,”
kata Pramono dikutip Owrite pada Jumat, 6 November 2026.
Meski demikian, upaya pengendalian banjir tidak hanya berfokus pada pekerjaan normalisasi. Pemprov DKI juga memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrem dan kondisi darurat.
Pramono menyebut rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut membahas pembagian tugas serta dukungan antarlembaga dalam menghadapi musim hujan.
Dalam rapat tadi dibahas secara detail apa yang menjadi tugas dan sekaligus dukungan yang dapat dilakukan seluruh pemangku kepentingan dan institusi yang ada di Jakarta,”
katanya.
Jakarta Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengalami curah hujan tinggi.
Pemprov DKI melanjutkan pembenahan Kali Angke dan Cengkareng Drain untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir.
Selain itu, koordinasi antara BMKG, BPBD, Dinas SDA, TNI, dan Polri diperkuat untuk mendukung pemantauan cuaca serta pengerahan personel ketika terjadi bencana.
Iklan
