Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Megapolitan

Aliansi Mahasiswa Desak DPR Bertindak, Tuntut Gibran Tanggalkan Jabatan

“Hari ini kita menuntut supaya Gibran segera mundur dan DPR segera menggunakan hak menyatakan pendapatnya,”

Massa aksi dari Aliansi Selamatkan Bangsa menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI menuntut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur.
Massa aksi dari Aliansi Selamatkan Bangsa menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI menuntut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur. (Owrite.id/Rahmat bin Ayyub)

Aliansi Selamatkan Bangsa mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya dan meminta DPR RI segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.

Dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Selasa, 10 November 2026, pukul 14.30 WIB, massa mahasiswa menilai Gibran bukan representasi generasi muda, melainkan simbol kekuasaan dinasti dan keserakahan politik.

“Hari ini kami menuntut supaya Gibran segera mundur dan DPR segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat,”

kata Koordinator Aliansi Selamatkan Bangsa Deodatus Sunda Se, saat menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI.

Dinasti

Deodatus mengatakan tuntutan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, tetapi juga menyangkut kritik terhadap praktik politik dinasti di Indonesia. Kritik terhadap Gibran bukan berarti menolak keterlibatan anak muda dalam politik.

Iklan

“Tuntutan kami ada hubungan dengan generasi anak muda? Tentu. Karena Gibran bukan simbol anak muda,”

ucap dia.

Deodatus kemudian mengkritik keras terhadap Gibran. Menurut dia, Wakil Presiden tersebut justru mencerminkan praktik kekuasaan dinastik dan perilaku politik yang bermasalah.

“Gibran merupakan simbol dari kekuasaan dinastik, simbol dari kelicikan politik, simbol dari kekuasaan yang jahat dan keserakahan,”

tegas dia.

Aliansi Selamatkan Bangsa merupakan kumpulan sejumlah organisasi mahasiswa, yakni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

“Kami satu aliansi yang terdiri dari beberapa organisasi. Ada PMKRI, GMNI, HMI MPO, dan PMII. PMKRI itu salah satu pemohon hukum tata negara dari pengajuan 90 sampai sekarang,”

ujar dia.

Daulat

Selain mendesak Gibran mundur, massa juga membawa tuntutan mengenai pengembalian kedaulatan bangsa. Deodatus menilai negara perlu kembali mengingat peran bangsa dan rakyat dalam pembentukan negara Indonesia.

“Kami berharap negara ini mengembalikan kedaulatan bangsa. Karena saya dan kawan-kawan yang di GMNI, serta banyak pihak, sadar bahwa negara ini melupakan siapa yang mendirikan bangsa,”

tegas dia.

Ia kemudian mengaitkan tuntutan tersebut dengan konsep negara bangsa atau nation state. Bangsa merupakan fondasi yang melahirkan negara sehingga kedaulatan bangsa harus tetap menjadi perhatian dalam kehidupan bernegara.

“Kami sadar betul Indonesia adalah nation state, negara bangsa. Bangsalah yang mendirikan negara. Jangan sampai ini terjadi dan menjadi persoalan yang lebih dalam,”

kata dia.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rahmat Tunny adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar Magister

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.