Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Megapolitan

Bebas Tunggangan Oknum: Mahasiswa UBSI Cuci Nama Kampus dari Isu Mahasewa

Mahasiswa tiba dengan mengenakan jas almamater biru. Kemudian mereka membentangkan sejumlah spanduk dan mulai berorasi.

1 menit
Sumber di Google
Aksi mahasiswa UBSI di Tugu Tani, Jakarta, 10 November 2026.
Aksi mahasiswa UBSI di Tugu Tani, Jakarta, 10 November 2026. (Owrite.id/Redifka)
Redifka Akbar

Oleh

Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) menyoroti isu mahasewa. Dalam demonstrasi pada Selasa, 10 November 2026, mereka mempertanyakan pihak yang diduga menjadi dalang di balik praktik jual beli almamater kampus.

Perwakilan mahasiswa UBSI Ari Dwi Ade Pratama mengatakan pihaknya merasa keberatan lantaran kampus mereka dikaitkan dengan isu mahasewa. Sebab diduga terdapat pihak yang memperjualbelikan nama dan almamater kampusnya.

“Kami ingin tahu siapa dalang dari mahasewa ini. Kenapa kampus kami diperjualbelikan? Bahkan sampai saat ini kampus kami masih aktif dan tidak mudah untuk diperjualbelikan,”

ujar Ari.

Ia juga menegaskan mahasiswa UBSI tidak terlibat dalam praktik mahasiswa bayaran. Ari menyebut aksi yang dilakukan pihaknya juga tidak ditunggangi oleh kelompok atau oknum tertentu.

Iklan

Turun ke Jalan

Unjuk rasa digelar pukul 14.00 WIB. Mahasiswa tiba dengan mengenakan jas almamater biru. Kemudian mereka membentangkan sejumlah spanduk dan mulai berorasi.

Pada pertengahan aksi, massa sempat ingin mengitari jalan raya sekitar Tugu Tani, Jakarta Pusat, namun ditahan oleh kepolisian. Hal tersebut membuat massa mencoba menerobos dengan mendorong mundur aparat meski gagal ditembus.

Setelah berdiskusi dengan aparat kepolisian yang cukup panjang, Mahasiswa akhirnya diizinkan untuk menyampaikan pendapat di jalan raya sebelum kembali ke depan Tugu Tani.

Selain menyoroti isu mahasewa, massa turut menyampaikan sejumlah tuntutan yakni kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Mereka juga menyuarakan keresahan masyarakat di Kalimantan yang berkaitan dengan persoalan pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Perihal RUU Perampasan Aset yang memang dijanjikan oleh pihak pemerintah akan disahkan pada Desember, tetapi kami melihat indikasi-indikasi RUU ini tidak akan disahkan. Maka kami terus menyuarakan,”

tutur Ari.

Bila tiada perkembangan dari pengesahan RUU maka mereka berencana untuk kembali turun aksi pada 15 Desember.

Iklan