PMII: Jika DPR Tak Berani Makzulkan Gibran, Rakyat Harus Bergerak

Kita tahu bahwa sampai hari ini DPR belum secara tegas menyatakan sikapnya dalam persoalan pemakzulan Gibran,”

katanya dalam orasi.

Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, kedua lembaga peradilan itu telah menunjukkan adanya persoalan dalam proses yang mengantarkan Gibran menduduki jabatan wakil presiden.

Sementara keputusan MK dan MA telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa persoalan tentang kesalahan ataupun kesengajaan yang dilakukan untuk mempermulus jalan Gibran menikmati kekuasaan sebagai wakil presiden sampai hari ini dan bermasalah,”

ucapnya.

Lebih jauh, ia mengkritik proses politik yang dinilainya memberikan jalan istimewa bagi Gibran untuk memperoleh kekuasaan. Ia menuding instrumen kekuasaan yang dibangun selama satu dekade turut digunakan dalam proses tersebut.

Ada seorang anak yang mengatasnamakan angkatan muda dengan sangat mudah, dengan sangat istimewa memperoleh kekuasaan hanya dengan menggunakan instrumen kekuasaan yang dibangun selama 10 tahun,”

jelasnya.

Kritik juga diarahkan kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam orasinya, koordinator aksi tersebut menuding kebijakan dan kepemimpinan Jokowi menjadi sumber berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat hingga pemerintahan saat ini.

Jokowi adalah corong dari penindasan, kesusahan yang dialami negeri ini adapah perbuatan Jokowi dan itu sampai hari ini, kemudian dilanjutkan oleh rezim pemerintahan sekarang,”

tegasnya.

Pilihan Editor · Rika Pangesti · 10 November 2026

Gibran Mau Buktikan Ijazah di PTUN, PDIP: Aneh, Apa Urusannya Sama PTUN?

Prabowo Harus Tegas

Ia selanjutnya mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar memiliki sikap dan prinsip politik yang tegas. Menurutnya, apabila pemerintah tidak menunjukkan ketegasan, masyarakat harus mengambil kembali kedaulatan yang dinilai telah jauh dari kepentingan rakyat.

Oleh sebab itu, ketika Prabowo tidak memiliki sikap yang tegas, tidak memiliki satu prinsip politik yang jelas, maka rakyat yang harus merebut kedaulatannya kembali,”

tegasnya lagi.

Koordinator aksi itu juga mempertanyakan fungsi DPR sebagai lembaga yang seharusnya merepresentasikan kepentingan rakyat. Ia menilai kepentingan masyarakat kelas bawah belum terwakili secara maksimal oleh para wakil rakyat.

Karena kita tahu di depan kantor kita berdiri hari ini, harus mengembalikan representasi dari rakyat, tetapi kemudian mereka tidak dapat mewakili kepentingan kelas bawah,”

ungkapnya.

Ia bahkan menuding para wakil rakyat lebih sibuk memperjuangkan kepentingan partai politik, oligarki, dan kekuasaan dibandingkan memperhatikan nasib masyarakat.

Mereka hanya sibuk mengatakan kepada kepentingan partai, kepentingan oligarki, kepentingan kekuasaan, sehingga rakyat harus mengurus nasibnya sendiri,”

tuturnya.

Ditambahkannya, masyarakat juga terus dihadapkan pada pertarungan politik elektoral dan perebutan kekuasaan yang dinilai tidak menjawab kebutuhan mendesak rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

Rakyat dipertengkarkan dengan isu-isu politik elektoral, isu politik kekuasaan yang kita tahu sama sekali tidak menjadi satu urgensi untuk kelangsungan hidup masyarakat,”

ujarnya.

Menutup orasinya, koordinator aksi dari PMII Jakarta itu kembali menegaskan tuntutan agar Gibran dimakzulkan. Ia memperingatkan DPR bahwa jika lembaga tersebut tidak berani mengambil langkah, rakyat harus merebut kembali kedaulatannya.

Oleh sebab itu, saya sebagai Kader PMI Jakarta menyatakan dengan tegas bahwa Gibran harus dimakzulkan. Kalau DPR tidak berani mengajarkan itu, bahwa rakyat yang harus merebut kedaulatan sendiri,”

pungkasnya.