Obligasi Daerah Jakarta Ditolak Pemerintah Pusat, Pramono Putar Haluan Cari Utang Rp4,5 Triliun ke PT SMI
Pemprov DKI Jakarta mengalihkan rencana obligasi daerah ke pinjaman PT SMI Rp4,5 triliun setelah pemerintah pusat belum menyetujui penerbitan obligasi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengalihkan rencana penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan pada 2027 ke skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan pemenuhan kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH).
Perubahan skema itu dilakukan setelah pemerintah pusat belum menyetujui penerbitan obligasi daerah.
Maka kami harus mengubah persetujuan dari dulu yang obligasi menjadi SMI ataupun DBH tadi kekurangannya,”
ujar Pramono pada Jumat, 20 November 2026.
Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp7,5 triliun untuk mendukung pembangunan pada 2027.
Iklan
Kebutuhan tersebut direncanakan dipenuhi melalui dua sumber, yakni sekitar Rp3 triliun dari DBH dan Rp4,5 triliun melalui pinjaman kepada PT SMI.
Ia menilai kondisi keuangan Jakarta masih cukup kuat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tersebut.
Meski demikian, Pramono memahami pertimbangan pemerintah pusat yang belum memberikan persetujuan penerbitan obligasi daerah.
Menurut Pramono, pemerintah pusat khawatir penerbitan obligasi oleh Jakarta akan diikuti daerah lain yang belum memiliki kemampuan fiskal memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam tidak menyetujui penerbitan obligasi daerah.
Sebab, tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup untuk membayar kewajiban tersebut.
Kalau untuk Jakarta, mungkin memiliki kemampuan membayar. Tapi daerah-daerah lain nanti kalau ikut, yang tidak punya kemampuan bayar. Kami punya data lengkap daerah-daerah yang PAD-nya rendah dan hanya tergantung ke pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU),”
tutur Tito.
Sebagai alternatif pembiayaan, pemerintah menyiapkan skema pinjaman melalui PT SMI serta pemenuhan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH).
Dalam skema tersebut, pembayaran pinjaman Pemprov DKI kepada PT SMI diusulkan dapat dilakukan melalui pemotongan DBH yang masih menjadi kewajiban pemerintah pusat kepada Jakarta.
Tito mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan bagi Pemprov DKI untuk mengajukan pinjaman kepada PT SMI.
Selain membahas skema pembiayaan, Tito mengapresiasi rencana pembangunan Jakarta pada 2027.
Sejumlah program yang disorot antara lain pembangunan rumah sakit, perluasan jaringan LRT, penanggulangan banjir, hingga penanganan kemacetan.
Setelah saya mendengar paparan beliau (Gubernur), kami akan mengeluarkan rekomendasi itu segera,”