Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Megapolitan

Sanksi Etik AKBP Roby Belum Tuntas, Permintaan Maaf Masih Menggantung

Eks Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat tak kunjung tunaikan putusan usai terbukti melanggar etik terlibat perselingkuhan dan pemalsuan dokumen

Ilustrasi kasus AKBP Roby.
Ilustrasi kasus AKBP Roby. (Dibuat oleh AI)

Polda Metro Jaya menjatuhi sanksi pembebastugasan eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra buntut terbukti terlibat perselingkuhan dan pemalsuan dokumen.

Sejak putusan dijatuhi oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada 29 September 2026, CW sebagai pelapor, mengaku belum menerima permintaan maaf dari Roby.

“Kalau permintaan maaf hanya disampaikan secara lisan, berarti tidak ada bukti konkret yang menyatakan Pelanggar telah melaksanakan putusan kode etik,”

ujar kuasa hukum CW, Albert Sinay, kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Terap

Albert mengaku telah bersurat kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menindaklanjuti sanksi terhadap Roby yang belum dijalankan.

Iklan

Bukan hanya itu, kuasa hukum juga mempertanyakan status jabatan AKBP Roby setelah putusan kode etik dijatuhkan. Sebab, menurutnya, Roby berstatus sebagai Perwira Menengah Pelayanan Markas tanpa jabatan.

“Informasi yang kami dapat, jabatan pelanggar saat ini adalah Kepala Subbidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Polda Metro Jaya,”

kata Albert.

Kuasa hukum mendesak agar Polda Metro Jaya mengklarifikasi jabatan baru Roby agar tidak menimbulkan multitafsir.

Sidang

Dalam sidang KKEP, Roby terbukti melanggar kode etik melakukan perbuatan tercela dan menurunkan harkat martabat Polri. Dia terbukti melanggar Pasal 8 huruf c angka 3 serta Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Dia juga disanksi menyampaikan permohonan maaf serta lisan dan tertulis, serta penempatan khusus.

Iklan