Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, dengan tegas mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap jelas terkait rencana kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships (WAGC) 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini.
Menurutnya, keputusan untuk mengizinkan atlet Israel berlaga di tanah air bukan hanya berpotensi memicu polemik publik, tetapi juga bisa dianggap melanggar amanat konstitusi Indonesia.
Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi seperti kasus sebelumnya terkait keikutsertaan Israel di ajang olahraga internasional,” tegas Sukamta.
Singgung Kemerdekaan Soal Sikap Kepada Israel
Sukamta yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan mengingatkan bahwa sikap Indonesia terhadap Israel sudah sangat jelas sejak awal kemerdekaan.
Ia menyebut semangat anti-penjajahan dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945:
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Sejarah juga mencatat konsistensi Indonesia dalam menjaga prinsip tersebut. Pada 1958, Indonesia bahkan memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia karena menolak bertanding melawan Israel.
Kemudian pada Asian Games 1962, pemerintah Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC), meski keputusan itu sempat menimbulkan ketegangan diplomatik internasional.
Pernah Boikot Israel
Sikap serupa juga muncul kembali di era modern. Pada Maret 2023, FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul gelombang penolakan publik terhadap tim nasional Israel.
Sukamta mengingatkan pemerintah tidak mengambil langkah yang dapat ditafsirkan sebagai sikap lunak terhadap Israel. Menurutnya, ini bukan hanya mencederai komitmen moral bangsa, tetapi juga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap konsistensi diplomasi Indonesia.
Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” ujarnya.
Sealn itu, Sukamta juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang hingga kini masih sangat memprihatinkan akibat agresi militer Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023.
Dalam situasi genosida seperti ini, sangat tidak pantas jika Indonesia justru menggelar kompetisi yang melibatkan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ujar legislator asal Fraksi PKS tersebut.
Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan,” tegasnya.
