Kementerian Haji dan Umrah Dibentuk
Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bukan tanpa alasan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Pemerintah Arab Saudi, yang menginginkan urusan haji Indonesia ditangani langsung oleh pejabat setingkat menteri.
Pemerintah Arab Saudi bilang, urusan haji harus dilakukan oleh Menteri Haji, bukan kepala badan. Jadi kita menyesuaikan,” ujar Prabowo.
Dengan adanya kementerian khusus ini, diharapkan proses pelayanan jamaah haji—mulai dari administrasi, transportasi, hingga akomodasi dapat dikelola secara lebih profesional.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga membagikan kabar menggembirakan: Arab Saudi untuk pertama kalinya mengizinkan negara asing membeli lahan di Tanah Suci.
Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah, sebuah kawasan yang diharapkan menjadi pusat aktivitas jamaah dan simbol persahabatan kedua negara.
Arab Saudi sudah setuju. Bahkan mereka menawarkan lokasi strategis yang tidak jauh dari Masjidil Haram,” ungkap Prabowo.
Namun, lahan tersebut akan dilelang secara terbuka dan diikuti sekitar 90 entitas internasional. Pemerintah Indonesia pun terus berupaya agar dapat memenangkan proses lelang itu.
Harapan untuk Jamaah Indonesia
Presiden Prabowo optimistis target penurunan biaya dan percepatan waktu tunggu haji bisa tercapai dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran, transparansi pengelolaan, dan pelayanan bersih akan menjadi kunci keberhasilan.
Masalah haji ini bukan hanya ibadah, tapi juga tanggung jawab moral dan pelayanan negara untuk rakyatnya,” tegasnya.
