Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menyiapkan anggaran untuk menghapus tunggakan iuran peserta BPJS. Anggaran yang disiapkan senilai Rp20 triliun.
Purbaya mengatakan, disiapkan anggaran itu sesuai dengan janji dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta.
Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun katanya sesuai dengan janji presiden Itu sudah dianggarkan katanya,” ujar Purbaya Rabu (22/10/2025).
Purbaya menekankan, meski anggaran tersebut sudah disiapkan. BPJS Kesehatan diminta untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen, salah satunya merevisi aturan yang tidak lagi relevan.
Kita minta BPJS juga memperbaiki manajemennya lah, harus ada perbaikan juga sedikit di sana. Misalnya mereka sudah mengungkapkan ada banyak program-program mungkin dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan masyarakat membeli alat-alat yang kemahalan dan kebanyakan,” jelasnya.
Jadi saya bilang, sudah disosialisasi saja dengan Kementerian Kesehatan. Kita kurangi dan begitu-begitu,” terangnya.
Selain itu Purbaya juga meminta agar BPJS Kesehatan mengefektifkan sistem teknologi informasi (IT) yang mereka miliki. Hal ini ditujukan agar bisa mendeteksi klaim-klaim yang tidak jelas.
Saya bilang, ya sudah lu bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI. Sehingga program nanti kalau sudah klaim-klaim yang tidak jelas kelihatan langsung terdeteksi,” katanya.
