Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belem, Brasil, resmi ditutup dengan penegasan dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bahwa fase baru implementasi Perjanjian Paris harus didukung oleh pendanaan berbasis hibah yang nyata, akses teknologi yang terjangkau, dan mekanisme transisi berkeadilan.
Delegasi Indonesia, yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), menekankan bahwa hasil COP30 harus menjadi fondasi kuat bagi aksi global, bukan sekadar kompilasi janji politik.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH Ary Sudijanto, berkata dukungan internasional berbasis hibah, akses teknologi, dan peningkatan kapasitas adalah prasyarat mutlak.
Implementasi tanpa dukungan nyata adalah retorika. Kami menuntut pendanaan hibah, transfer teknologi, dan mekanisme yang adil agar negara berkembang dapat menerjemahkan komitmen menjadi aksi di lapangan,”
ujar Ary.
Delegasi Indonesia itu menegaskan, bahwa COP30 telah menjadi tonggak penting untuk memperkuat “moving from ambition to action” dan menegaskan bahwa keberhasilan konferensi tidak lagi ditentukan oleh banyaknya keputusan yang diadopsi, melainkan oleh kemampuan dunia untuk memastikan implementasi yang terukur, adil, dan menyeluruh.
Berikut adalah hal-hal yang diperjuangkan selama konferensi:
1. Global Goal on Adaptation (GGA): Indonesia mendesak percepatan implementasi indikator adaptasi yang sederhana, terukur, dan fleksibel sesuai kondisi nasional. Indonesia menolak terminologi yang dapat mengaburkan prioritas utama, seperti transformational adaptation, yang berpotensi menjadi beban administratif baru bagi negara berkembang.
2. Just Transition (Transisi Berkeadilan): Indonesia bersama G77 and China terus mendorong pembentukan UNFCCC Just Transition Mechanism. Transisi menuju ekonomi rendah karbon harus adil, tidak menambah beban utang, dan didukung oleh hibah yang dapat diprediksi untuk mencegah tindakan unilateral yang merugikan negara berkembang.
3. Gender dan Perubahan Iklim: Indonesia menyambut adopsi Belem Gender Action Plan (GAP) 2026–2034 namun menegaskan pelaksanaannya harus didorong oleh proses nasional, selaras dengan hukum domestik, dan menghormati prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities/CBDR-RC (Tanggung Jawab Bersama Namun Berbeda). Indonesia menyampaikan keberatan terhadap penggunaan terminologi seperti gender and age-disaggregated data yang tidak sesuai dengan kerangka kebijakan nasional.
4. Pendanaan Iklim dan Reformasi Keuangan: Indonesia kembali menegaskan urgensi reformasi arsitektur keuangan internasional. Indonesia mendesak target pembiayaan iklim global sebesar USD 1,3 triliun per tahun pada 2035, termasuk USD 300 miliar yang dialokasikan khusus untuk negara berkembang, serta menuntut tiga kali lipat (tripling) pembiayaan adaptasi menuju 2030 hingga mencapai setidaknya USD 120 miliar per tahun.
5. Akses Teknologi: Indonesia menyerukan penguatan Climate Technology Centre (CTC) dan peluncuran Technology Implementation Programme (TIP) agar teknologi dapat diakses secara nyata oleh negara berkembang, tidak hanya berhenti sebagai komitmen normatif.
Sementara, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan kesiapan Indonesia untuk bekerja secara konstruktif memastikan mobilisasi pembiayaan, teknologi, dan kapasitas dapat diwujudkan secara efektif.
Keputusan COP30 harus menjadi pijakan kuat bagi aksi nyata yang melindungi masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan transisi menuju pembangunan rendah karbon berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan tanpa ada pihak yang tertinggal,”
kata dia.
