Ia mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan dan pembinaan.
Kemendagri juga perlu klarifikasi. Tren ini terjadi sudah lama, tapi mengapa masih terjadi? Di mana fungsi pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat?”
Khozin.
Sorotan ini merujuk pada mandat yang tertuang dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang seharusnya menjadi landasan bagi Pemerintah Pusat untuk memastikan tata kelola anggaran daerah berjalan optimal.
Isu endapan dana kembali mencuat ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan menyoroti tingginya dana milik Pemda yang tersimpan di bank.
Merujuk data pemerintah, dana pemda yang mengendap di perbankan sekitar Rp233 triliun per Agustus 2025, dan terus meningkat hingga sekitar Rp244 triliun per September 2025.
Angka tersebut bahkan dianggap sebagai salah satu posisi dana mengendap tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Inti dari sorotan si menteri adalah uang tersebut seharusnya segera dibelanjakan untuk mendorong perekonomian daerah, terutama untuk belanja yang memiliki dampak langsung pada masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, seperti belanja modal.
Dana yang “nongkrong” atau menganggur di bank dianggap menghambat perputaran roda ekonomi daerah dan nasional karena tidak tersalurkan ke sektor produktif.
Pemerintah juga mencermati adanya perlambatan eksekusi, terutama pada pos belanja modal yang realisasinya tercatat masih rendah dibandingkan target.
Salah satu dugaan yang paling disorot adalah kemungkinan modus perburuan bunga deposito atau bunga giro oleh pemda.
Jika dana ini disimpan dalam bentuk deposito, pemda bisa mendapatkan keuntungan bunga, sehingga menimbulkan pertanyaan etika dan efisiensi penggunaan dana publik.
