Bahlil Bakal Sikat Perusahaan Tambang yang Langgar Aturan

Tak hanya itu, Bahlil memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) untuk melakukan evaluasi terhadap izin-izin pertambangan dan menindak badan usaha yang bertindak di luar koridor yang seharusnya.

Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakinkan sekali lagi, untuk di pertambangan kalau ada yang menjalankan tidak sesuai dengan aturan dan standar pertambangan Saya tidak segan-segan untuk mencabut,”

Bahlil.

Penindakan tegas bagi pelaku usaha pertambangan yang melanggar aturan sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menangkap praktik penambangan ilegal di tanah air.

Penindakan secara tegas pun telah dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di mana Menteri ESDM menjadi anggotanya dalam menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam (SDA) di Kawasan Hutan (Satgas PKH) dengan menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan negara yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.

Hingga saat ini, total luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali Satgas PKH mencapai 3.312.022,75 hektare (ha) di mana dari jumlah tersebut, 915.206,46 ha sudah diserahkan kepada kementerian terkait.

Sementara itu, 833.413,46 hektare dialokasikan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk pengelolaan produktif, sementara 81.793,00 ha dikembalikan sebagai kawasan konservasi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

Adapun sisanya, 2.398.816,29 ha, masih dalam proses administrasi dan segera diserahkan kepada kementerian terkait.

Satgas ini juga menargetkan penertiban 4,2 juta hektare tambang ilegal agar manfaatnya kembali kepada rakyat.