Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Komisi Reformasi Polri Minta Kapolri Kaji Penangkapan 1.038 Demonstran ‘Agustus Kelabu’

Menurut Jimmly, semestinya Polri mempertimbangkan sebelum melakukan penangkapan mereka. Kalaupun pada akhirnya mereka harus ditahan, Polri harusnya bisa memberikan penangguhan penahanan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kiri) bersam Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie(tengah) berbincang usai menggelar Apel Kasatwil Polri di Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kiri) bersam Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie(tengah) berbincang usai menggelar Apel Kasatwil Polri di Satlat Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). Polri menggelar Apel Kasatwil Tahun 2025 tersebut diikuti 631 peserta, terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, Karo Ops, hingga Kapolres dari seluruh berbagai wilayah di Indonesia. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/YU)

Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengkaji ulang penangkapan demonstran saat ‘Agustus Kelabu’ dan ‘Black September’. Berdasarkan data yang dia dapat, ada 1.038 orang yang ditangkap pasca insiden demo besar di DPR.

Tujuannya supaya ada pengurangan jumlah jangan 1.038 itu, itu termasuk terlalu besar meskipun demonstrasi yang kemarin sangat masif tapi jumlah ini kita sarankan untuk dievaluasi sehingga bisa dikurangi,”

Menurut Jimmly, semestinya Polri mempertimbangkan sebelum melakukan penangkapan mereka. Kalaupun pada akhirnya mereka harus ditahan, Polri harusnya bisa memberikan penangguhan penahanan.

Diungkapkannya, pelaku demonstran yang ditangkap itu meliputi perempuan, difabel, dan anak dibawah umur yang semestinya mendapatkan perlakuan khusus.

Iklan

Nah jumlahnya berapa ini akan dikaji oleh Kapolri dengan intern, nanti akan diumumkan pada waktunya,”

kata Jimmly.

Anggota Komisi Reformasi Polri, Mahfud MD menambahkan, dari sekian ribu orang yang ditangkap itu diantaranya mantan pegawai ASEAN, Laras Faizzati. Dia ikut diciduk lantaran memposting bela sungkawa atas meninggalnya Affan Kurniawan. Dirinya justru dituduh sebagai dalang provokasi kericuhan di DPR

Dia termasuk yang diciduk, dituduh memprovokasi dan oleh karena itu dia ditahan dan tercatat sekarang ditahan. Dari pekerjaannya dia diberhentikan,”

beber Mahfud.

Lalu ada dua orang lainnya bernama Dera dan Munif, yang juga ikut ditangkap oleh Polda Jawa Tengah. Mereka berdua merupakan aktivis lingkungan hidup, ikut dituduh sebagai pelaku kerusuhan.

Penetapan tersangkanya 14 November, kemudian penangkapannya 27 November dan dia enggak pernah diberitahu ketersangkaan itu,”

ucap Mahfud.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta Kapolri agar mereka diberikan perlindungan hukum mengingat mereka berdua merupakan pegiat lingkungan yang memperjuangkan kestabilan lingkungan hidup.

Bila mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “setiap orang” yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata.

Ketentuan ini bertujuan melindungi para pejuang lingkungan, seperti pelapor atau korban, dari kemungkinan adanya tindakan balasan hukum dari pihak terlapor. 

Kita harapkan segera dibebaskan karena dia dilindungi eksplisit oleh undang-undang,”

tutupnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Redaktur Pelaksana

    Amin Suciady adalah jurnalis di OWRITE yang meliput politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa. Ia juga dikenal sebagai peneliti sejarah lokal