Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyebut peranan pers dalam penanganan masalah bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) sangat penting, bukan hanya sebagai pencatat peristiwa yang terjadi, tetapi juga menyuarakan kondisi korban yang sesungguhnya di lapangan.
Hal tersebut juga untuk menjaga nurani bangsa sekaligus mengawasi kebijakan dari pemerintah.
Demikian salah satu pernyataan pers yang disampaikan oleh Forum Wartawan Kebangsaan di Jakarta, pada Minggu, 21 Desember 2025.
FWK prihatin dengan pejabat negara yang menyikapi kerja jurnalistik aktif dalam menyuarakan kondisi korban di lokasi bencana.
Keprihatinan ini, juga ditujukan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, pada Jumat, 19 Desember 2025 lalu, dimana jenderal bintang empat ini, antara lain, meminta pers tidak perlu memberitakan kekurangan pemerintah dalam penanganan bencana. Sebaliknya, ia meminta pers melaporkan kekurangan tersebut kepada pemerintah untuk segera ditangani dengan baik.
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane kecewa dengan sikap pejabat negara yang dinilainya antikritik, dan terlalu nyaman dengan pujian.
Tidak elok pejabat negara mengeluh, dimana rakyatnya tengah berjuang menghadapi banjir, tanah longsor dan krisis pangan.
Menurutnya, tanpa peran pers yang berani mengkritik, maka bantuan terhadap korban bencana tersebut belum tentu cepat turun ke lokasi bencana.
Kalau pers diam, seminggu belum tentu bantuan datang. Ini negara, rakyat harus dilindungi, bukan dininabobokkan,”
Raja Pane.
Bukan Menyudutkan
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun mengingatkan tugas pers adalah membuat pemberitaan sesuai fakta, agar masyarakat mengetahui bagaimana perkembangan khususnya penanganan masalah bencana alam skala besar yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar.
Pemberitaan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, tapi agar informasi diketahui dengan jelas,”
Hendry Bangun.
Diakuinya, penanganan masalah bencana ekologis ini membutuhkan waktu, akan tetapi di sisi lain nasib ribuan warga terdampak juga sangat penting, hal ini menyangkut nyawa dan kehidupan mereka agar bisa hidup secara layak, normal.
Apabila pers menyoroti adanya kekurangan, itu sangat wajar. Perut tidak bisa menunggu,”
Hendry Bangun, yang juga mantan wartawan Harian Kompas.
Laporan dari teman-teman FWK yang berada di daerah bencana menyebutkan, hingga Sabtu, 20 Desember 2025, belum semua lokasi pengungsian menerima bantuan sebagaimana semestinya.
Selama ini pers selalu hadir untuk kepentingan publik, bukan yang lain, jadi para pejabat agar berpikiran luas, membuka diri pada pendapat, sebab itu juga aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat, baik yang menjadi korban bencana, mereka yang terdampak, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya,”
Hendry Bangun.
Untuk itu, FWK berharap para pejabat tidak menutupi apapun, untuk menjaga pencitraan dengan cara keliru, karena hal ini justru akan membuat penanganan bencana tersebut dapat salah arah.
FWK juga berpendapat, dengan keterbukaan dan sikap menerima kritik dan masukan, maka kerja keras yang dilakukan semua pihak untuk menangani masalah bencana ekologis di Sumatera ini, akan melahirkan empati dan dukungan.
Hendry Bangun juga menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Komunikasi Pemerintah memiliki Pos Informasi di daerah bencana.
Seharusnya mereka punya Posko Informasi dan menyediakan semua kebutuhan informasi di daerah bencana,”
Hendry Ch Bangun, salah seorang pendiri FWK.
