Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyoroti Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar struktur organisasi pada sejumlah kementerian dan lembaga negara. Menurutnya hal tersebut justru bisa memangkas peluang kerja masyarakat.
Inilah salah satu kritik tajam kita, mengapa putusan MK ini kemudian banyak disambut positif oleh masyarakat di tengah 19 juta janji akan ada (lapangan) pekerjaan, yang sampai sekarang jangankan 19 juta, mungkin menuju 1 juta orang yang kehilangan pekerjaan saat ini yang terjadi. Maka semestinya orang tidak boleh punya jabatan yang double,”
ujar Ray Rangkuti kepada owrite baru-baru ini.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian. Nyatanya sekitar 3.000 jabatan sipil diisi oleh polisi aktif.
Polisi aktif dapat jabatan lagi di tempat yang lain, jadi double. Dimana jabatan yang lain ini kalau sebetulnya ditarik polisinya, sangat mungkin diisi oleh masyarakat,”
katanya.
Ray menegaskan, bahwa saat ini polisi Indonesia kekurangan personil. Sehingga, dirinya menilai aneh ketika polisi kekurangan personel tapi banyak dari mereka yang ditempatkan di jabatan-jabatan non kepolisian.
