Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kembali mengambil langkah antisipatif dengan memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama dua pekan ke depan.
Kebijakan ini berlaku mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, sekaligus menjadi perpanjangan kedua setelah sebelumnya status darurat telah diperpanjang dua minggu lalu.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melalui akun Instagram pribadinya.
Saya sebagai Gubernur Aceh, dengan ini menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 selama 14 hari ke depan, terhitung sejak 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026,”
kata Mualem dalam unggahan Instagramnya @muzakirmanaf1964.
Perpanjangan status darurat tersebut ditetapkan setelah Pemprov Aceh menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan menerima laporan analisis cepat dari pos komando tanggap darurat bencana Aceh.
Selain itu, keputusan ini juga merujuk pada hasil rapat virtual bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota terdampak pada 23 Desember 2025, serta kajian penanganan darurat yang dilakukan bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto.
Gubernur Minta Distribusi Logistik Dipercepat
Dalam arahannya, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta para pemangku kepentingan untuk mempercepat pendistribusian bantuan logistik kepada masyarakat terdampak, baik yang berada di pengungsian maupun di rumah-rumah warga hingga ke wilayah terpencil yang masih terisolasi.
Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar hak asasi manusia (HAM),”
jelas Mualem.
Mualem juga menekankan pentingnya pelayanan kesehatan bagi korban bencana. Seluruh rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, hingga pos pelayanan kesehatan di wilayah terpencil diminta tetap aktif memberikan layanan.
Tak hanya itu, ia meminta agar proses belajar mengajar anak-anak terdampak bencana tetap dipersiapkan secara maksimal, termasuk penyediaan pakaian, sepatu, tas, dan perlengkapan sekolah lainnya.
Persiapkan pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan baik,”
ujarnya.
Sebanyak 11 Daerah Masih Berstatus Darurat
Sebelumnya, BNPB mencatat bahwa 11 dari 18 kabupaten dan kota di Aceh masih memperpanjang status tanggap darurat guna mengoptimalkan penanganan bencana.
Sebanyak 11 dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh memperpanjang status tanggap darurat. Sedangkan tujuh kabupaten kota lainnya kini sudah beralih dari transisi darurat ke pemulihan,”
kata Suharyanto.
Daerah yang memperpanjang status darurat meliputi Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Kota Lhokseumawe.
Dari jumlah tersebut, tujuh kabupaten masuk kategori terdampak banjir parah.
Kabupaten yang parah tersebut yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues,”
ujar Suharyanto.
Hampir 4.000 Desa Terdampak Bencana
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir mengungkapkan bahwa total wilayah terdampak bencana mencapai 3.978 desa di 225 kecamatan yang tersebar di 18 kabupaten/kota.
Kebutuhan mendesak korban bencana saat ini sudah beralih kepada non-pangan seperti tenda pengungsian, tandon dan air bersih, lampu emergency, bahan medis, peralatan dapur, dan lainnya,”
kata M. Nasir.
Ia menambahkan bahwa selama masa tanggap darurat, bantuan logistik yang telah disalurkan mencapai 1.251,6 ton dari total 1.478,8 ton bantuan yang diterima.
Dengan adanya kabupaten kota yang sudah memasuki masa transisi, maka pemulihan segera dilakukan. Untuk tahap awal, kami mendorong perbaikan rumah rusak ringan dan sedang guna mengurangi angka pengungsian,”
ujarnya.
