Sepanjang 2025, Indonesia seperti tidak pernah benar-benar diberi jeda dari bencana. Dari banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, hingga gempa bumi.
Rangkaian bencana datang silih berganti, bukan lagi sebagai peristiwa luar biasa, melainkan rutinitas yang kian terasa “normal”.
Di balik angka korban, kerusakan infrastruktur, dan triliunan rupiah kerugian, tersimpan satu pesan yang semakin sulit diabaikan: krisis iklim, tata kelola lingkungan yang rapuh, dan kesiapsiagaan negara yang belum memadai sedang bertemu dalam satu panggung yang sama, dan rakyatlah yang terus membayar harga termahalnya.
Berikut kaleidoskop terkait bencana yang melanda Tanah Air selama tahun 2025:
Banjir dan Longsor Pekalongan
Banjir dan longsor melanda Desa Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng) setelah hujan lebat mengguyur wilayah itu pada 20 Januari 2025. Dari bencana itu, 25 orang meninggal dunia, dan belasan luka-luka.
Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, tim SAR sempat kesulitan evakuasi karena jalur terputus dan harus memutar melalui Banjarnegara menuju lokasi. Jalur lainnya juga terhalang karena longsor.
Bergas Catursasi Penanggungan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, mengatakan, selain korban jiwa, bencana itu juga menyebabkan dua rumah dan rusaknya jembatan berat. Tiga mobil, satu bangunan kafe serta tiga akses jalan tertutup longsoran.
Data BPBD Jateng Jateng mencatat, selain di Pekalongan, banjir juga terjadi di sejumlah tempat, seperti, Brebes, Pemalang, Kota dan Tegal, Kendal, Grobogan, Demak, Banjarnegara, dan Sragen.
Peristiwa ini menyebabkan ribuan rumah dan hektar lahan pertanian terendam dan ratusan fasilitas umum terdampak. Pemerintah Pekalongan pun menerapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak 21 Januari – 4 Februari 2025.
Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan menyebut, ada 11 kecamatan dari hulu hingga hilir terdampak longsor dan banjir bandang ini. Namun yang terparah berada di Kecamatan Petungkriyono.
Banjir Bandang Demak
Demak juga dilanda banjir bandang pada 8 Februari 2025. Menurut laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak, tercatat 21 desa di 3 kecamatan tergenang air.
Lebih dari 56.785 jiwa terdampak, 15.126 kepala keluarga (KK), dan 4.508 rumah tergenang air. Sebanyak 547 jiwa tercatat mengungsi di tiga desa, yakni Desa Prampelan (Kecamatan Sayung), Desa Loireng (Kecamatan Sayung) dan Desa Batu (Kecamatan Karangtengah).
Banjir di Jabodetabek
Banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 3 Maret, menimbulkan dampak besar terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Dalam catatan curah hujan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan ekstrim yang terjadi pada bulan Januari akhir sampai awal Februari mencapai 300 mm dalam 24 jam.
Selain tingginya curah hujan, kondisi banjir juga diakibatkan oleh faktor-faktor ekologi yang sudah jauh berbeda dengan tahun 2022. Salah satunya adalah kondisi permukaan tanah di Jabodetabek.
Dengan curah hujan sedemikian rupa, banjir di Jabodetabek pun memberikan dampak kerugian yang besar. Ribuan rumah terendam dan aktivitas masyarakat terganggu. Di Jakarta, BPBD mencatat 59 RT terendam banjir akibat hujan deras dan luapan Kali Ciliwung.
Wilayah yang paling terdampak antara lain Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, dan Pengadegan di Jakarta Selatan, serta Bidara Cina dan Kampung Melayu di Jakarta Timur.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah pada 27 Maret 2025, rekapitulasi yang diperoleh BNPB mencatat total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana ini mencapai Rp1.699.670.076.814.
Angka ini mencerminkan dampak serius terhadap infrastruktur, perekonomian, dan kehidupan masyarakat di daerah terdampak.
Kabupaten Bekasi mencatat nilai kerusakan tertinggi, yaitu sebesar Rp659,1 miliar, dengan tambahan kerugian sebesar Rp 20,9 miliar, sehingga total dampaknya mencapai Rp680 miliar.
Sementara itu, Kota Bekasi mengalami kerugian terbesar tanpa adanya laporan kerusakan, dengan total Rp878,6 miliar.
Di DKI Jakarta, total kerusakan dan kerugian yang dilaporkan mencapai Rp1,92 miliar. Kabupaten Bogor mencatat dampak signifikan dengan total Rp96,7 miliar, Kota Depok mengalami kerugian dan kerusakan senilai Rp28,8 miliar.
Kabupaten Tangerang mencatat kerugian sebesar Rp5,06 miliar tanpa laporan kerusakan fisik. Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak melaporkan adanya kerusakan atau kerugian yang signifikan.
Sektor perumahan menjadi yang paling terdampak, dengan total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp1.344.732.352.500. Kerusakan hunian serta kerugian akibat kehilangan barang dan kebutuhan dasar memberikan dampak besar bagi masyarakat terdampak.
Gempa Bengkulu
Pada 23 Mei 2025, pukul 02.52 WIB, wilayah Bengkulu diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3. Titik gempa berada di 43 km barat daya Kota Bengkulu dengan kedalaman 10 km.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, getaran yang terjadi cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur.
Gempa tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan di berbagai wilayah. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, sebanyak 192 rumah mengalami kerusakan, dan sekitar 800 jiwa terdampak.
Selain itu, dua sekolah, dua masjid, dua kantor camat, dan dua fasilitas umum lainnya juga mengalami kerusakan akibat gempa.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyatakan bahwa dari 100 rumah yang rusak, setengahnya mengalami kerusakan berat dan tidak bisa dihuni lagi.
Pemerintah berencana untuk merobohkan rumah-rumah yang rusak berat dan menggantinya dengan yang baru, sementara rumah yang mengalami kerusakan ringan akan diperbaiki.
Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi.
Status ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Bengkulu Nomor 110/2025 dan berlaku selama tujuh hari, sejak 23 – 29 Mei 2025.
Penetapan status ini memungkinkan pemerintah untuk mengerahkan sumber daya dan bantuan dengan lebih cepat dan efisien dalam upaya penanganan bencana.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bengkulu, Tony Elfian, menyatakan bahwa status tanggap darurat akan dievaluasi setiap hari dan akan dicabut ketika situasi sudah mulai pulih.
Menurut analisis Badan Geologi, gempa yang terjadi disebabkan oleh aktivitas sesar naik di zona subduksi Lempeng Indo-Australia.
Wilayah Bengkulu secara geologi ditandai oleh struktur sesar naik dan subduksi yang aktif, dengan batuan penyusun berupa vulkanik Kuarter, sedimen Tersier, dan endapan aluvial muda di pesisir.
Kebakaran Hutan dan Lahan Sulawesi Selatan
Cuaca panas ekstrem yang terjadi pada Juli 2025 lalu menyebabkan terjadinya kebakaran hutam dan lahan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan resmi, hingga awal Juli 2025, total luas kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Selatan tercatat mencapai 474,91 hektare dari periode 1 Januari hingga 31 Mei.
Dari jumlah itu, sebagian besar kebakaran berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yaitu sekitar 444,34 hektare, dan sisanya 30,57 hektare berada di kawasan hutan produksi.
Adapun Kabupaten yang juga tendampak, yakni Kabupaten Pinrang dengan luasan sekitar 311,01 hektare berada di APL. Kebakaran juga tercatat di Sidrap, Wajo, Enrekang, Luwu Timur, dan Luwu walau dalam skala yang lebih kecil.
Karhutla Sumatera
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda sejumlah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Selatan (Sumsel), Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).
Dari ujung barat Indonesia, seluas lima hektare lahan di Desa Alur Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh dilalap si jago merah pada 19 Juli 2025.
Kebakaran yang diketahui pada pukul 20.49 WIB ini berhasil dipadamkan pada pukul 01.37 WIB. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Penyebab kebakaran saat itu juga masih dalam penyelidikan aparat penegak hukum.
Di Kabupaten Aceh Besar, angin kencang menerjang 17 gampong di tujuh kecamatan dengan kecepatan angin rata rata 35 knot (64 km/jam). Hal ini mengakibatkan pepohonan tumbang dan atap bangunan warga rusak diterpa angin kencang.
Sebanyak 23 Kepala Keluarga (KK) terdampak peristiwa yang terjadi pada Juli lalu. BPBD Kabupaten Aceh Besar juga melakukan upaya penanganan dengan pembersihan pohon tumbang dan asesmen korban jiwa dan kerusakan bangunan.
Sementara itu, di wilayah Sumatera Selatan, titik api terdeteksi di beberapa kabupaten dan kota. Titik api ini mulai terdeksi sejak awal tahun 2025. Total titik api terdeteksi mulai Januari hingga Juli, sebanyak 2.102 hotspot.
Adapun kabupaten kota terdampak karhutla antara lain Kabupaten Ogan Ilir, penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Muara Enim, dan Kota Prabumulih. Total lahan terbakar di wilayah itu mencapai 56,70 hektare.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerjunkan satgas udara untuk membantu satgas darat dalam menanggulangi penyebaran karhutla di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Kegiatan OMC yang dilakasanakan sejak tanggal 13 Juli telah berakhir pada 19 Juli 2025 dengan akumulasi penerbangan sebanyak delapan sorti dan menghabiskan 6.400 kilogram bahan semai natruim Klorida (NaCl).
Beralih ke Sumatera Barat. Cuaca panas di wilayah Kabupaten Tanah Datar selama beberapa hari memicu kebakaran lahan pada 19 Juli sekitar pukul 12.00 WIB.
Kejadian ini mengakibatkan total 12 hektare lahan di Kecamatan Pariangan, Tanjung Emas, dan Rambatan habis dilalap api. Hingga 20 Juli 2025, tim gabungan melakukan penyaluran air untuk pemadaman api yag menjalar ke area sekitarnya.
Peristiwa serupa terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Cuaca panas dan pembakaran ranting bekas perkebunan oleh warga ditengarai menjadi pemicu menjalarnya api hingga menyebabkan kebakaran lahan di Nagari Kapuh, Kecamatan XI Koto Tarusan di waktu yang sama.
Api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Babinsa TNI, Perangkat Wali Nagari, dan masyarakat. Akibat peristiwa ini, kerugian materil terdata satu hektar lahan terbakar.
Longsor Banjarnegara
Tanah longsor kembali melanda Banjarnegara, Jawa Tengah, pada 16 November 2025. Menurut Data posko penanganan darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Desa Pandanarum, tercatat jumlah penyintas yang mengungsi ada sebanyak 934 jiwa atau 335 KK, terdiri dari 454 laki-laki dan 480 perempuan.
Para pengungsi pun tersebar di lima lokasi, yaitu Kantor Kecamatan Pandanarum, GOR Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, Gedung Muhammadiyah, serta rumah kerabat atau saudara.
Dari hasil kaji cepat atas dampak kerusakan, diperoleh data sebanyak 182 unit rumah terdampak, dengan rincian 128 rusak ringan dan 54 rusak berat.
Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur desa meliputi jalan sepanjang ±800 meter, jaringan listrik, saluran irigasi 670 meter, bendung satu unit, dan infrastruktur irigasi perpipaan.
Menurut Wahyu Wilopo, Guru Besar Teknik Geologi, Fakultas Teknik dari Universitas Gadjah Mada, sebenarnya longsor tersebut tidak berada pada sesar aktif, namun rekahan baru yang berkembang sejak lama, yang menjadi pemicu utama kerapuhan lereng.
Memasuki musim hujan, rekahan jenuh air dan semakin rentan bergerak sehingga menyebabkan bencana yang menewaskan 11 orang, dan 17 orang lainnya masih hilang, serta merusak 182 rumah.
“Daerah yang rawan terjadinya longsor adalah daerah yang mempunyai lereng curam yang tersusun oleh material gembur atau batuan retak-retak,” kata Wahyu.
Salah satu perhatian utama terkait peristiwa ini adalah keharusan pemasangan sistem peringatan dini longsor yang efektif. Berbeda dengan tsunami atau banjir, sistem peringatan dini longsor bersifat sangat lokal sehingga memerlukan anggaran besar serta dukungan teknis dan SDM untuk operasional harian.
Wahyu menjelaskan, bahwa standar SNI menetapkan perlunya sensor penakar curah hujan dan sensor deformasi lereng, namun banyak sistem di lapangan tidak berfungsi karena kurang perawatan.
Permasalahan di lapangan adalah sistem yang sering tidak terawat akibat keterbatasan dan kekurangan SDM yang bertugas mengelola,”
jelasnya.
Selain itu, relokasi warga dari kawasan rentan longsor bukan tugas mudah karena menyangkut faktor ekonomi, sosial, hingga budaya yang melekat pada lokasi asal.
Upaya evakuasi juga kerap terhambat oleh kondisi medan, cuaca, aksesibilitas yang minim, dan tidak adanya SOP evakuasi yang dipahami warga.
Situasi diperparah dengan fenomena ‘wisata bencana’ yang menyebabkan kemacetan dan menghambat mobilisasi petugas.
Banjir dan Longsor Sumatera
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh di penghujung November 2025, meninggalkan jejak kehancuran luar biasa.
Hujan deras yang turun terus-menerus selama beberapa hari menyebabkan sungai-sungai meluap dan lereng perbukitan runtuh. Ratusan desa terendam banjir dan infrastruktur vital terputus, serta banjir bandang yang menelan ratusan korban jiwa
Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS Universitas Gadjah Mada (UGM) Hatma Suryatmojo, menyatakan bencana banjir bandang di wilayah Sumatera sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri.
Bahkan, para ahli menilai fenomena ini merupakan bagian dari pola berulang bencana hidrometeorologi yang kian meningkat dalam dua dekade terakhir akibat kombinasi faktor alam dan ulah manusia.
Curah hujan memang sangat tinggi kala itu, BMKG mencatat beberapa wilayah di Sumut diguyur lebih dari 300 mm hujan per hari pada puncak kejadian. Curah hujan ekstrem ini dipicu oleh dinamika atmosfer luar biasa, termasuk adanya Siklon Tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka pada akhir November 2025. Namun, cuaca ekstrem hanyalah pemicu awal. Dampak merusak banjir bandang tersebut sesungguhnya diperparah oleh rapuhnya benteng alam di kawasan hulu,”
kata Hatma.
Hujan ekstrem yang terus mengguyur diperkirakan sebagai pemicu utama, namun para pakar mengingatkan bahwa kerusakan ekosistem hulu dan tata kelola lahan yang buruk turut memperparah bencana.
Menurut sejumlah laporan dari media internasional dan nasional, termasuk hasil telaah lapangan dari para aktivis lingkungan, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dampak dari banjir dan longsor ini pun sangat luas, tidak hanya soal korban jiwa, melainkan juga krisis kemanusiaan, kerusakan infrastrukur, dan kerugian ekonomi besar.
Diketahui, hujan lebat mengguyur wilayah Sumatera sejak akhir November 2025, terutama di provinsi-provinsi seperti Aceh, Sumut dan Sumbar.
Intensitas curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat menyebabkan sungai–sungai meluap dan lereng-lereng bukit mengalami longsor, memporak-porandakan banyak kawasan perumahan dan desa.
Desa-desa di tepian sungai dan di lereng bukit terendam atau tertimbun material longsor, memaksa ribuan warga mengungsi mendadak. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah tanpa sempat membawa barang berharga.
Jaringan jalan dan jembatan rusak parah, membuat akses ke sejumlah wilayah terputus. Hal ini menyulitkan upaya evakuasi maupun distribusi bantuan, dan terpaksa dilakukan lewat jalur udara.
Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin, 29 Desember 2025 pukul 09.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.140 orang. Selain itu, 163 orang masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan hingga kini.
Dampak ekonomi juga besar, ribuan rumah rusak atau hilang, pertanian dan kebun penduduk terdampak banjir atau tertimbun, serta jalan dan jembatan yang putus. Akibatnya, pendapatan warga dan penghidupan sehari-hari ikut terganggu.
Selain itu, ribuan keluarga kini hidup dalam kondisi darurat, tinggal di tempat pengungsian sementara, dengan akses terbatas terhadap air bersih, makanan, dan layanan kesehatan.
Menurut Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas banjir dan tanah longsor ini mencapai Rp68,67 triliun. Perhitungan kerugian ekonomi bencana banjir tersebut berdasarkan lima jenis kerugian.
Pertama, kerugian rumah yang masing-masing mencapai Rp30 juta per rumah. Kedua, kerugian jembatan dengan masing-masing biaya pembangunan kembali jembatan mencapai Rp1 miliar.
Ketiga, kerugian pendapatan keluarga sesuai dengan pendapatan rata-rata harian masing-masing provinsi dikali dengan 20 hari kerja. Keempat, kerugian lahan sawah dengan kerugian mencapai Rp6.500 per kg dengan asumsi per Ha dapat menghasilkan 7 ton. Kelima, perbaikan jalan per 1000 meter mencapai Rp100 juta.
Analisis dari sejumlah pakar lingkungan mengungkap bahwa bencana ini bukan sekadar akibat cuaca ekstrem. Faktor manusia, terutama kerusakan lingkungan, memainkan peran besar dalam memperparah dampak.
Banyak hulu kawasan aliran sungai (DAS) telah kehilangan tutupan hutan, akibat deforestasi, penebangan liar, dan konversi lahan untuk perkebunan atau pemukiman.
Hutan yang seharusnya menyerap air hujan kini hilang, sehingga air langsung mengalir ke hilir dengan volume besar.
Tanpa penahan alami dari hutan, daya serap tanah menurun drastis, dan menjadikan daerah aliran sungai dan perbukitan sangat rentan terhadap longsor saat hujan lebat.
Dengan kondisi seperti ini, hujan ekstrem, bahkan hanya dalam hitungan hari, sudah cukup untuk memicu banjir bandang dan longsor besar.
Meski dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, dimulai dari kerusakan infrastruktur, hilangnya tempat tinggal, berhentinya perputaran roda ekonomi, hingga ribuan korban tewas, pemerintah tetap tidak bisa menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional.
Presiden Prabowo Subianto juga secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya menolak bantuan dari negara asing yang ingin mengulurkan bantuan untuk Sumatera.
Hingga saat ini, proses pemulihan korban bencana masih terus berlangsung. Meski demikian, para korban yang berhasil selamat tetap merasa kehilangan sebagian kehidupannya karena bencana itu merusak keseluruhan kehidupan mereka.
Erupsi Gunung Semeru
Gunung Semeru mengalami erupsi pada 19 November 2025 lalu. Aktivitas vulkanik gunung itu meningkat dari Siaga level III menjadi Awas level IV, hanya dalam kurun waktu beberapa jam, tingkat tertinggi dalam status gunung api di Indonesia.
Erupsi terjadi ketika Gunung Semeru meletus dengan kolom abu setinggi sekitar 2.000 meter di atas puncak dan awan panas guguran (APG) yang meluncur sejauh hingga 13 kilometer ke arah Besuk Kobokan dan lembah sekitarnya.
Status gunung pun dinaikkan menjadi Level IV (Awas) oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
Dari peristiwa tersebut, dilaporkan tiga desa di dua kecamatan terdampak, yaitu desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipur. Hampir 1.000 orang mengungsi menyusul erupsi Gunung Semeru.
Sementara itu, sebanyak 187 orang berada di Danau Ranu Kumbolo saat erupsi Gunung Semeru terjadi. Mereka mencakup 129 pendaki, petugas TNBPTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru), porter, dan Pendamping Pendakian Gunung Semeru Terdaftar (PPGST).
Banjir Bandang Batu Raden
Banjir bandang menerjang lokasi kawasan wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu 20 Desember 2025.
Kejadian ini dilaporkan pukul 16.30 WIB saat hujan dengan intensitas tinggi berlangsung lama hingga aliran sungai meluap dan menerjang kawasan wisata Guci.
Kawasan objek wisata air panas pancuran 13 terdampak kejadian ini. Banjir bandang ini membuat kolam air panas di lokasi tersebut tersapu derasnya arus air.
Akibat kejadian tersebut, pemandian air panas Pancuran 13 Guci kini ditutup untuk umum dan dikosongkan demi keselamatan pengunjung dan pekerja.
Banjir Kalimantan Selatan
Banjir menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Desember 2025 lalu. Banjir tersebut terjadi karena curah hujan yang tinggi yang berlangsung dari tengah malam hingga pagi hari.
Akibat peristiwa tersebut, setidaknya 1.400 rumah terendam. Adapun delapan desa wisata yang terdampak, yakni Desa Tebing Tinggi, Mayanau, Simpang Bumbuan, Langkap, Sungsum, Juuh, Gunung Batu, dan Simpang Nadong.
