Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, akan meminta restu Presiden Prabowo Subianto agar tidak memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) Aceh untuk tahun 2026. Hal ini karena Aceh menjadi provinsi paling parah terdampak bencana banjir.
Tadi Pak Bupati minta jangan dipotong, gitu ya. Ini saya tanya tadi ke staf saya, rupanya mesti minta izin dulu ke Pak Presiden,”
ujar Purbaya dalam rakor satgas pemulihan bencana Selasa, 30 Desember 2025.
Rencananya, TKD untuk Aceh akan ditambah sebesar Rp1,63 triliun. Dalam hal ini Kemenkeu akan meminta persetujuan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu.
Jadi kami akan usulkan seperti itu, untuk Aceh dulu yang paling parah ya, itu nanti akan ada tambahan kalau disetujui presiden dan DPR mungkin itu Rp 1,633 triliun tambahannya. Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK 2025,”
terangnya.
Purbaya menambahkan, tambahan TKD untuk provinsi terdampak bencana tidak menjadi masalah. Dia meminta agar pengajuan anggaran dilakukan melalui satu pintu.
Harusnya nggak ada masalah ini kan daerah bencana. Dari sisi anggaran kami sudah siapkan, hanya tadi mungkin ada banyak satgas mungkin kita rapikan supaya satu pintu supaya nggak bingung,”
imbuhnya.
