Presiden RI Prabowo Subianto merespons adanya kritik yang menyebut, bahwa dirinya berpotensi menghidupkan kembali praktik militerisme dalam pemerintahan.
Ditegaskannya, bahwa kritik tersebut justru menjadi pengingat penting agar kepemimpinannya tidak melenceng dari prinsip demokrasi dan negara hukum.
Setiap kritik yang datang, menurut Prabowo dijadikan bahan evaluasi termasuk tudingan soal kecenderungan kepemimpinan yang dianggap terlalu otoriter.
Kalau ada yang teriak-teriak ‘Prabowo mau hidupkan lagi militerisme’, saya koreksi lagi. Apa benar? Saya panggil ahli hukum untuk mengkaji mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,”
kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam Perayaan Natal Nasional di Jakarta, dikutip Selasa, 6 Januari 2026.
Ditambahkannya, kritik dan koreksi justru berperan sebagai mekanisme pengaman bagi seorang pemimpin. Dirinya mengaku, tidak alergi terhadap kritik selama disampaikan secara objektif dan bertujuan memperbaiki kebijakan.
Kalau dikritik, malah kita harus bersyukur. Saya dibantu, saya diamankan,”
ucap Prabowo.
Meski demikian, mantan Menteri Pertahanan tersebut mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi fitnah. Ia menilai, tuduhan yang tidak berbasis fakta hanya akan memicu kecurigaan, perpecahan, dan kebencian di tengah masyarakat.
Prabowo juga mengakui, adanya kritik yang disampaikan dengan nada sinis dan bermuatan politis. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan menjawab semua tudingan tersebut melalui kerja nyata, bukan sekadar retorika.
Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja,”
tegasnya.
Prabowo menambahkan, keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga demokrasi dan persatuan nasional, sekaligus memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
