Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mencurahkan keluhannya terkait dana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, yang digunakan untuk membiayai operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka. Padahal, bandara itu hanya melayani satu penerbangan saja.
Selain Kertajati, APBD Jabar juga tersedot untuk membayar utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung.
Pembangunan masjid apung terbesar di Jabar itu terjadi pada era Gubernur Ridwan Kamil alias Kang Emil. Pembiayaannya dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Beban utang kita tinggi. Betul. Satu dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), kedua membiayai Kertajati, kita ngebiayain terus, hasilnya nggak ada,”
kata Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam akun Youtube resminya, dikutip Rabu, 7 Januari 2026.
Diketahui, Bandara Kertajati menelan anggaran Rp2,6 triliun, dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Mei 2018 lalu.
KDM pun mempertanyakan mengapa Pemprov Jabar harus merogoh kocek sebesar itu hanya untuk membiayai bandara yang merugi.
Ya membiayai Pak, kita membiayai sesuatu yang tak menghasilkan apa pun, gitu lho. Padahal lembaga bisnis, itu lembaga penerbangan bisnis. Kertajati dan Al Jabbar itu kalau dibangunin Rp100 miliar,”
ujar KDM.
Pernyataan KDM itu pun diluruskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi. Dedi yang memiliki nama sama dengan bosnya meluruskan utang yang harus ditanggung Pemprov Jabar.
(Masjid) Al Jabbar Rp45 (miliar) per tahun. (Bandara) Kertajati Rp100 (miliar),”
ucap Dedi kepada KDM.
KDM pun bertanya kepada Dedi apakah pembiayaan Bandara Kertajati sebaiknya disetop.
Pertanyaan saya bisa nggak sih, karena kita ngebiayain terus nggak ada hasilnya. Kertajati setop dulu deh? Ya kita harus jujur Pak,”
ucap KDM.
KDM mengakui, ada dorongan menjadikan penerbangan umroh lewat Bandara Kertajati. Sayangnya, hal itu tidak akan efektif. Pasalnya, penerbangan umroh harus mengerahkan aparatur sipil negara (ASN) agar Garuda mau membuka rute melalui Bandara Kertajati untuk terbang ke Arab Saudi.
Garuda kan mau terbang ke sana, tapi kan harus ngerahin ASN, saya jujur saja, walaupun nama saya gambar saya dipasang, saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial, walaupun saya ikut ngomong, jadi saya itu ngomong promosi, tapi kalau didorong PNS diwajibkan apalagi nggak boleh itu. Kenapa? Tidak akan melahirkan benefit komersial,”
ujar KDM.
Menurut Gubernur Jabar itu, jika penerbangan umroh harus mengerahkan ASN agar kursi penuh, maka hal itu tidak akan berkelanjutan. Dia pun tidak rela, uang sebanyak itu hanya untuk membiayai bandara kosong.
KDM lebih memilih dana Rp100 miliar digunakan untuk pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Memang sudah satu penerbangan besok mau diterbangin ASN lagi kan nggak bisa gitu lho? Kurang sehat, maksud saya APBD Provinsi Jawa Barat itu harus memiliki manfaat dan benefit bagi kepentingan rakyat Jawa Barat,”
jelas KDM.
