Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan laporan terbaru terkait percepatan penanganan darurat dan pemulihan bencana hidrometeorologi basah di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara hingga Jumat, 16 Januari 2026.
Upaya lintas sektor terus diintensifkan guna menjamin keselamatan masyarakat terdampak sekaligus mempercepat transisi menuju fase pemulihan awal.
Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur terkait lainnya.
Dalam perkembangan terkini, BNPB mencatat adanya peningkatan jumlah korban jiwa. Total korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut mencapai 1.198 orang, sementara jumlah korban hilang tercatat sebanyak 144 orang.
Penambahan korban meninggal dunia dilaporkan terjadi di Provinsi Aceh sebanyak delapan orang.
Sementara itu, jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian tercatat sebanyak 166.579 jiwa.
Percepatan Infrastruktur dan Pemulihan Permukiman
BNPB bersama pemangku kepentingan terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan serta pembersihan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman agar segera layak huni.
Pemasangan jembatan darurat Aramco dan Bailey masih berlangsung di Kabupaten Aceh Utara. Proses ini dilaksanakan oleh Satgas Yonzipur 5/ABW.
Di wilayah yang sama, tim gabungan TNI dan Polri juga melakukan pembersihan fasilitas publik yang terdampak bencana.
Pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas utama. Perbaikan jaringan PDAM terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bener Meriah. Progres perbaikan jaringan air bersih di wilayah tersebut dilaporkan telah mencapai 80 persen.
BNPB melaporkan distribusi logistik sejak 29 November 2025 hingga 15 Januari 2026 telah mencapai total 1.747,11 ton yang disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Di Provinsi Aceh, distribusi dilakukan melalui jalur udara sebanyak 12 sorti dengan total 11,9 ton, serta jalur darat menggunakan empat truk dengan muatan 10,4 ton. Total distribusi di Aceh mencapai 22,3 ton.
Sementara di Sumatera Utara, distribusi logistik melalui udara tercatat 2,75 ton dan jalur darat 93,19 ton, sehingga total mencapai 98,14 ton.
Huntara dan Hunian Tetap Dikebut Jelang Ramadan
BNPB bersama pemerintah daerah mengakselerasi pembangunan hunian sementara dengan target utama rampung sebelum bulan Ramadan. Dari total 50.668 unit rumah rusak berat, telah diajukan pembangunan huntara sebanyak 27.860 unit.
Saat ini, 5.738 unit huntara masih dalam proses pembangunan dan 781 unit telah selesai dibangun serta siap dihuni. Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 10.273 unit, dengan 648 unit di antaranya telah memasuki tahap konstruksi.
Skema bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) terus dioptimalkan untuk membantu masyarakat selama masa transisi menuju hunian tetap. Hingga pertengahan Januari 2026, pengajuan DTH telah mencapai 15.346 kepala keluarga.
Dari jumlah tersebut, 10.717 rekening penerima telah siap, dengan total penerima yang telah menerima bantuan mencapai 2.695 kepala keluarga. Penyaluran terus ditingkatkan seiring bertambahnya penerima baru.
Operasi Modifikasi Cuaca Digencarkan
Sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko bencana hidrometeorologi basah, BNPB juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Hingga 14 Januari 2026, OMC di Provinsi Aceh telah dilakukan sebanyak 449 sorti dengan total bahan semai natrium klorida (NaCl) dan kalsium oksida (CaO) sebesar 431.600 kilogram.
Di Sumatera Utara, OMC tercatat sebanyak 368 sorti dengan total bahan semai sekitar 322.000 kilogram. Sementara di Sumatera Barat, operasi dilakukan sebanyak 384 sorti dengan total bahan semai mencapai 381.325 kilogram. Operasi ini bertujuan menekan intensitas curah hujan dan mengurangi risiko bencana lanjutan.
BNPB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta seluruh elemen masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan penanganan bencana berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan percepatan pemulihan infrastruktur dasar, pemenuhan hunian layak, serta penguatan mitigasi, kehidupan masyarakat terdampak diharapkan dapat pulih secara bertahap menuju kondisi yang lebih aman, tangguh, dan berdaya menghadapi risiko bencana ke depan.
