Minta 28 Perusahaan Patuh Usai Izin Dicabut, Satgas PKH: Penutupan Tinggal Tunggu Waktu

Last updated: Januari 26, 2026 5:12 pm

Rahmat

Dusep

Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) masih memproses pencabutan izin 28 perusahaan yang diduga jadi penyebab banjir dan longsor di Aceh-Sumatera. Seluruh perusahaan tersebut harus patuh agar segera ditutup setelah diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk PT Toba Pulp Lestari Tbk dan PT Agincourt Resources.

Mereka harus mematuhi ya, itu sudah diumumkan. Kalau penyelesaian, mereka sudah harus beres-beres penyelesaian dan pelaksanaan keputusan itu,”
ucap Jubir Satgas PKH, Barita Simanjuntak di kompleks Kejagung, Senin, 26 Januari 2026.

PT Toba Pulp Lestari Tbk dan PT Agincourt Resources belum mau menuruti keputusan presiden meski izinnya telah dicabut pemerintah. Untuk PT Toba Pulpen Lestari izin yang dicabut mencakup Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), sementara untuk Agincourt Resources dicabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kata dia, administrasi pencabutan tersebut hanya masalah waktu saja, sementara proses di kementerian terkait sudah berjalan.

Jadi, sesudah diumumkan Presiden, itu akan ditindaklanjuti oleh kementerian sektoralnya sebagai lembaga yang memberikan izin, kan dia yang mencabut. Itu proses administrasi sudah jalan itu,”
bilang dia.

Meski demikian, PT Toba Pulp dan PT Agincourt beserta 26 perusahaan lain belum menerima surat resminya. Sehingga ketika mendengar pengumuman seharusnya mereka sudah langsung proses (penghentian usaha).

Tentu dia sudah tahu dengar pengumuman, itulah bagian dari tindak lanjut penyelesaian keputusan itu…Tentu nanti ada pemberian izin dan sama yang dicabut izinnya, itu akan menyampaikan, ‘ini lho, kami sudah putuskan kau ini, bagaimana penyelesaiannya’. Nah itu bagian selanjutnya proses yang sedang proses,”
jelas Barita.

Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Negara Indonesia, Prasetyo Hadi mengumumkan terdapat 28 perusahaan yang telah dicabut izinnya oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) imbas dari bencana banjir Sumatera dan Aceh.

Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Satgas PKH yang disiarkan daring melalui youtube Sekretariat Presiden, Selasa, 20 Januari 2026.

Prasetyo mengatakan bahwa satgas PKH telah mempercepat proses audit di tiga provinsi, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh pada Senin, 19 Januari 2026. Pihaknya juga telah melakukan rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo mengambil keputusan untuk mencabut izin untuk 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Berikut 28 perusahaan yang izinnya dicabut oleh Satgas PKH:

Pencabutan Perusahaan Non Kehutanan

Aceh