Board of Peace Palestina, Indonesia Tak Wajib Bayar USD 1 Miliar

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Palestina tidak bersifat mengikat secara permanen.

Indonesia, kata Teddy, memiliki keleluasaan untuk mengakhiri keanggotaan apabila dinilai sudah tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

Penjelasan ini disampaikan melalui akun resmi media sosial Sekretariat Kabinet usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh strategis di Istana Merdeka, Rabu 4 Februari 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, para akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI.

Agenda utama diskusi adalah membahas dinamika dan arah politik luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang terus berubah.

Usai pertemuan itu, Teddy menjelaskan secara rinci posisi Indonesia dalam keanggotaan BoP. Selain itu ia juga mengatakan bahwa status Indonesia di BoP tidak mengikat jangka panjang dan sepenuhnya bergantung pada evaluasi pemerintah.

Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,”

ucap Teddy.

Iuran USD 1 Miliar Tidak Wajib

Menanggapi isu iuran sebesar USD 1 miliar, Teddy menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan khusus untuk rekonstruksi Gaza, bukan sebagai biaya keanggotaan yang bersifat wajib.

Mengenai biaya USD1 miliar, adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib. Saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan,”

ujar Teddy.

Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,”

tambahnya.

Diplomasi Prabowo Utamakan Hasil Nyata

Lebih jauh, Teddy menyampaikan bahwa pendekatan diplomasi Presiden Prabowo Subianto selalu diarahkan pada hasil konkret yang membawa manfaat langsung bagi Indonesia.

Prinsip ini, menurutnya, tercermin dari berbagai capaian strategis yang berhasil diraih dalam setahun terakhir.

Beberapa capaian penting tersebut antara lain bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, keberhasilan negosiasi tarif dagang nol persen dengan 27 negara Uni Eropa, serta kesepakatan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.