Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Sudibyo memberi rapor merah terhadap kinerja Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana.
Penilaian yang hanya mendapat angka 50 itu disampaikan menyusul kebijakan pariwisata yang dinilai belum mampu menjadi mesin penggerak ekonomi hingga ke pelaku wisata di tingkat bawah.
Kalau saya boleh menilai 100, nilai secara ujian bener semua kan 100, saya menilai Ibu masih 50,”
kata Yoyok dalam rapat kerja Komisi VII bersama Menteri Pariwisata di Gedung DPR RI, dikutip Kamis, 5 Februari 2026.
Yoyok mengakui pariwisata kerap diklaim sebagai penyumbang devisa dan penyerap tenaga kerja besar.
Namun, kebijakan yang diambil oleh Widiyanti sepanjang tahun lalu masih memiliki banyak celah.
Kebijakan-kebijakan yang Ibu ambil tahun kemarin itu kan masih banyak celah dan bolongnya,”
ujarnya.
Ia menekankan, kebijakan pariwisata ke depan seharusnya benar-benar diposisikan sebagai mesin ekonomi.
Karena itu, penyerapan anggaran harus menyentuh langsung pelaku wisata di lapangan, bukan justru habis di internal kementerian.
Penyerapan anggaran yang akan datang ini harus benar-benar sampai ke pelaku wisata ke bawah. Jangan sampai malah habis anggaran yang digunakan ke dalam kementerian Ibu sendiri atau seminar sana-seminar sini,”
beber Yoyok.
Yoyok juga mengkritik arah kebijakan Kementerian Pariwisata yang dinilainya lebih menonjolkan penyelenggaraan acara ketimbang penguatan sektor dasar pariwisata.
Jangan pula kementerian Ibu itu malah justru kayak sebagai EO aja. Luar biasa gemanya, cuma nggak sampai lagi ke pelaku-pelaku wisata yang ada di bawahnya,”
singgungnya.
Ia pun menyoroti banyaknya objek wisata daerah dan desa wisata yang bangkrut meski dibangun menggunakan uang negara.
Ibu tahu nggak data Pemda yang punya objek wisata yang pada bangkrut? Duit negara lho itu. Ibu tahu nggak desa wisata yang dibuat oleh dana desa yang habis?”
ucapnya.
Yoyok mencontohkan Umbul Ponggok sebagai model pengelolaan wisata desa yang berhasil dan seharusnya dijadikan rujukan nasional.
Umbul Ponggok, satu objek wisata bisa ngasih dividen seluruh KK yang ada di desa itu,”
ujarnya.
Selain soal anggaran, Yoyok menyoroti mahalnya harga tiket dan kondisi infrastruktur menuju objek wisata yang dinilai masih banyak bermasalah
Faktanya tiket sekarang mahal bangetlah dan tidak bisa digunakan untuk menunjang pariwisata,”
katanya.
Ia juga menyebut kerusakan infrastruktur, perizinan yang rumit, hingga fasilitas dasar seperti toilet yang dinilai memprihatinkan.
Fasilitas penunjang ini malah hancur-hancuran, terutama WC dan lain sebagainya,”
ujarnya.
Yoyok turut menyoroti aspek keamanan wisata yang dinilai belum menjadi perhatian serius, termasuk absennya peran polisi wisata dalam berbagai kasus kecelakaan.
Satu pun Ibu tidak menyinggung tentang Polisi Wisata. Masih ada nggak sih itu?”
katanya.
Ia mencontohkan sejumlah kecelakaan wisata, termasuk insiden jiep di Bromo hingga pengalamannya mengikuti event internasional di Danau Toba yang dinilainya kacau.
Waktu saya ikut UTMB di Toba, kacau. Ini fakta,”
tegas Yoyok.
Menurutnya, penguatan kembali peran polisi wisata dapat memberikan dampak positif terhadap keamanan dan kenyamanan wisatawan.
Kalau Polisi Wisata itu diajukan, saya yakin efeknya akan lebih bagus,”
pungkasnya.
