(Part I) Tarif Meroket, Driver Ojol Nyaris Kolaps “Dicekik” Aplikator, Pemerintah Kemana?

Sejak beberapa minggu terakhir, banyak masyarakat yang mengeluhkan soal susahnya memesan ojek online (ojol) di Jakarta dan sekitarnya. Di media sosial, fenomena ini disebut ‘krisis ojol’.

Fenomena ‘krisis ojol’ ini jadi perbincangan di media sosial, tidak hanya karena kesulitan mendapatkan pengemudi, tapi juga lambatnya pergerakan pengemudi hingga tarif yang melonjak tinggi.

Salah satunya adalah Sarah, yang menceritakan pengalamannya kesulitan mendapatkan pengemudi ojek online beberapa minggu terakhir jelang Ramadan.

Ia bercerita, kala itu ia dari Stasiun Gondangdia dan akan pergi ke Grand Indonesia, hampir 20 menit ia memesan ojek online tapi tidak ada yang mengambil orderan tersebut. Bahkan beberapa kali pesanannya dibatalkan oleh driver.

Sekitar 20 menitan saya nunggu tapi nggak ada driver yang ambil pesanan saya. Pas dapet, malah dicancel sama drivernya. Akhirnya saya dapet tapi harus nunggu lagi sekitar 28 menitan, tapi tetap saya tungguin daripada susah dapet lagi,”

ujar Sarah kepada owrite.

Selain Sarah, ada juga Atika, warga Depok yang kesulitan mendapatkan pengemudi ojek online. Saat itu, ia pulang kerja dari Stasiun Pondok Cina menuju rumahnya di Beji, Depok.

Ia sempat menyadari bahwa ramai berita soal ‘krisis ojol’, awalnya ia berpikir hanya di Jakarta saja yang sulit, tapi ternyata di Depok juga.

Saat itu, ujar Sarah, ia memesan ojek online sekitar pukul 22.30 WIB. Saat menunggu pengemudi, waktunya cukup lama, bahkan ia terkejut tarifnya tembus hingga Rp50 ribu, padahal dari Stasiun Pondok Cina ke rumahnya hanya berjarak 6 kilometer.

Jadi kan ada pilihan pesanan yang tarif hemat dan yang biasa. Perbandingannya beda banget, yang tarif hemat itu sekitar Rp20 ribuan, sedangkan yang tarif biasa lebih dari Rp50 ribu. Udahlah mahal, dapet drivernya juga susah banget,”

keluhnya.

Sulitnya mendapatkan pengemudi ojek online membuat banyak masyarakat yang bertanya-tanya penyebabnya. Salah satu pengemudi ojek online, Bima menyadari banyak customer yang mengeluhkan hal itu. Ia mengatakan alasannya karena kebanyakan pesanan di sore hari saat jalanan sedang macet.

Kalau jalanan macet banyak pengemudi yang nggak mau ambil mba. Apalagi di jam-jam sibuk jelang berbuka puasa, banyak pengemudi yang matiin aplikasi,”

kata Bima kepada owrite.

Di sisi lain, Bima mengaku bahwa selama Ramadan pendapatannya bisa tembus dua kali lipat. Namun ia tetap mengurangi mengambil orderan saat sore hari.

Alhamdulillah sehari bisa dapat Rp150 ribu kak. Tapi ya kalau sore saya jarang ambil orderan karena macet banget. Dan biasanya dapetnya tuh jauh banget,”

tuturnya.

Trafik Tinggi, Potongan Besar

Fenomena yang ramai disebut sebagai “krisis ojol” ini juga mendapat perhatian dari pihak asosiasi pengemudi ojek online. Mereka menilai kondisi yang terjadi belakangan ini bukan tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan, terutama selama bulan Ramadan.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan ‘krisis ojol’ ini terjadi karena menjelang sore dan jelang berbuka puasa pesanan mengalami kenaikan trafik yang sangat tinggi.

Permintaan itu, tak hanya penumpang, tapi juga makanan dan juga antar barang. Kata Igun, lonjakan pesanan pada sore hari di peak hour hampir 100 persen, khususnya makanan

Pengemudi ojol jadi nggak mau mengambil orderan saat sore hari, terutama makanan karena terjadi antrian panjang di restoran,”

katanya.

Selain itu, hal yang sangat fundamental adalah besaran biaya potongan aplikasi yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi itu sangat besar, hampir mencapai 50 persen.

Sedangkan pengemudi sendiri itu juga menjelang Hari Raya Idul Fitri membutuhkan pendapatan yang sangat besar.

Itu aturan dari aplikasi dua perusahaan besar. Potongan aplikasi juga tidak bisa diperkecil oleh perusahaan, malah diperbesar,”

katanya.

Igun menambahkan, penyebab lainnya adalah jarak antar jemput dan jarak mengambil pesanan yang jauh. Jadi terkadang titik penjemputan itu di atas 5 kilometer, belum lagi pengemudi harus berjibaku dengan kemacetan.

Jarak jemput dengan jarak antar itu terkadang lebih jauh jarak jemputnya dibandingkan jarak antarnya. Nah ini terjadi kerugian karena yang dinilai itu kan jarak antar bukan jarak jemput. Nah disini sudah terjadi kerugian si driver, sehingga driver itu melihat kalau titik jemputnya sangat jauh atau titik ordernya sangat jauh tidak akan diambil, sedangkan algoritma penjemputan itu terjadinya jauh lebih banyak yang titiknya jauh,”

tutur Igun. 

Sistem Member Memberatkan

Penyebab lainnya adalah karena adanya aturan member dari perusahaan aplikasi, di mana pengemudi yang ingin mendapatkan pesanan harus tergabung dengan member senilai Rp20 ribu per hari.

Kalau dihitung sebulan saja dia sudah kena pemotongan pendapatan Rp600 ribu. Nah ini yang membuat si driver akhirnya tidak mau mengambil sistem member. Kalau tidak mengambil sistem member itu tidak dikasih order, jadi driver yang tersedia juga tidak banyak karena hanya driver yang mau membayar saja yang dikasih order oleh perusahaan aplikasi,”

terangnya.

Menurut Igun, hal-hal tersebut yang akhirnya membuat para pengemudi melakukan protes diam atau yang disebut silent treatment kepada pihak perusahaan aplikasi dan berdampak pada masyarakat. 

Rupanya, keluhan ini sudah dirasakan oleh para pengemudi ojol sejak tahun 2022. Igun mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai pendekatan kepada perusahaan aplikasi dan juga pemerintah. Namun hingga kini belum ditanggapi baik dari perusahaan aplikasi maupun pemerintah. 

Igun mengatakan, pihaknya pun membuat Peraturan Presiden atau Perpres Ojol yang mengatur pembagian upah antara mitra driver dan perusahaan aplikasi. Di dalam Perpres Ojol itu, pihaknya menuntut pembagian hasil 90 persen untuk pengemudi ojek online dan 10 persen untuk perusahaan aplikator.

Karena dengan adanya Perpres bagi hasil 90-10 persen, disitu ada jaminan pendapatan 90 persen. Sedangkan saat ini makanya driver ojol tidak mau mengambil order, karena tidak ada jaminan pendapatan, jadi terserah algoritma perusahaan aplikasi saja, bisa memotong 25 persen, 30 persen, sampai 50 persen,”

tuturnya.

Igun melanjutkan, pihaknya akan terus mendesak pemerintah untuk menerbitkan Perpres Ojol tersebut. Tak hanya menerbitkan Perpes Ojol, tapi isi dari Perpres itu juga harus sesuai untuk bagi hasil 90-10 persen.

Kami yakin akan terjadi aksi gelombang protes kembali, aksi demonstrasi kembali dari para driver apabila Perpres tidak keluar bagi hasilnya 90-10 persen,”

ucapnya.

Igun mengatakan, saat ini Perpres Ojol itu masih dikaji oleh pemerintah. Ia pun memprediksi Pepres Ojol akan diterbitkan pada April 2026.