Prabowo Sebut RI Cetak Sejarah di Makkah, Janji Turunkan Ongkos Haji

Presiden Prabowo Subianto berjanji, akan menurunkan biaya haji jemaah Indonesia. Hal ini disampaikannya di hadapan para ulama dan warga Nahdlatul Ulama (NU), dalam acara Mujahadah Kubro Satu Abad.

Prabowo mengatakan, saat ini Indonesia sudah memiliki lahan di Makkah, Arab Saudi, untuk dibangun Kampung Haji Indonesia. Kampung itu dibangun agar jemaah haji dan umroh bisa beribadah dengan nyaman dan layak.

Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macem-macem lagi pelayanannya akan terbaik. Dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,”
ujar Prabowo Minggu, 8 Februari 2026.

Prabowo mengklaim, Indonesia telah membuat sejarah. Sebab, untuk pertama kalinya Kerajaan Arab Saudi mengizinkan negara lain memiliki lahan di Tanah Suci. Bahkan, Arab sampai harus mengubah Undang-undangnya terkait hal tersebut.

Prabowo Klaim Pupuk Murah dan Beras Melimpah, Bagaimana Faktanya?

Ini adalah pertama kali dalam sejarah pemerintah Kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Mereka merubah Undang-undang mereka khusus untuk memberi penghormatan kepada bangsa Indonesia,”
ujarnya.

Menurut Prabowo, saat ini banyak negara lain yang tertarik untuk mengikuti jejak Indonesia. Ia menuturkan, Kampung Haji akan rampung dalam tiga tahun mendatang.

Akibat kita (Indonesia), banyak negara lain sekarang menyusul. Insya Allah Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan. Kita berharap dalam tiga tahun kita sudah punya Kampung Haji yang bagus,”
imbuhnya.

Adapun Komisi VIII DPR RI dan Menteri haji Umrah Republik Indonesia sepakat bahwa besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 masehi per jamaah reguler sebesar Rp87.409.365. Turun sebesar Rp2.893.330 dibanding dengan BPIH tahun 2025 masehi yang sebesar Rp89.410.250 per jamaah

Jumlah masa tinggal jamaah di Arab Saudi rata-rata 41 hari,”
kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen Senayan, beberapa waktu lalu.