Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak merespon pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang setuju agar KPK dikembalikan ke undang-undang (UU) yang lama.
Ditegaskan Tanak, UU tidak bisa dijadikan seperti sebuah alat, yang diibaratkan ‘habis manis sepah dibuang’.
Apanya yang mau dikembalikan? UU itu bukan barang yang bisa dipinjam, setelah selesai dipakai, dikembalikan lagi,”
katanya kepada wartawan, Senin, 16 Januari 2026.
Tanak menjelaskan, KPK merupakan lembaga negara yang ditugaskan melakukan pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan bukan menjadi lembaga pembuat UU.
