Rangkap Jabatan PLD dan Guru, DPR Kritik Langkah Kejaksaan Tetapkan Tersangka

Habiburokhman juga menekankan bahwa pendekatan hukum dalam KUHP baru telah mengalami perubahan paradigma.

Jaksa juga harus memedomani bahwa paradigma KUHP baru bukan lagi keadilan retributif tetapi sudah bergeser menjadi keadilan substantif, rehabilitatatif dan restoratif,”

tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Muhammad Misbahul Huda yang berstatus guru tidak tetap (honorer) di SDN Brabe 1, Probolinggo, ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai melakukan rangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD).

MMH disebut menerima gaji dari dua sumber pekerjaan tersebut dan dianggap merugikan negara hingga Rp118 juta.

Penetapan tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo. Berdasarkan keterangan Jaksa, kontrak kerja sebagai pendamping desa mengatur larangan memiliki ikatan kerja lain yang sama-sama dibiayai oleh anggaran negara, baik dari APBN, APBD, maupun APBDes.

Sorotan DPR terhadap kasus ini menambah daftar perhatian publik terhadap persoalan guru honorer dan kebijakan rangkap jabatan di sektor pemerintahan desa.

Habiburokhman berharap aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih mengedepankan keadilan substantif dan restoratif, terutama dalam kasus yang melibatkan tenaga pendidik dengan latar belakang pengabdian di sektor pendidikan.