Menyusul pecahnya perang antara Iran dan Amerika Serikat dalam tiga hari terakhir, Ketua MPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, meminta pemerintah segera mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Ia menekankan bahwa konflik tersebut bukan sekadar persoalan geopolitik luar negeri, tetapi berpotensi menimbulkan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya melalui lonjakan harga minyak dunia yang akan memengaruhi harga BBM dalam negeri.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Karena itu, pemerintah bersama DPR perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini.
Mulyanto menilai eskalasi konflik di Timur Tengah meningkatkan risiko terganggunya pasokan minyak global, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.
Apabila jalur strategis ini terganggu, harga minyak mentah berpotensi melonjak hingga menembus US$100 per barel dalam skenario terburuk. Meski Indonesia berencana mengalihkan sebagian impor minyak dari Timur Tengah ke AS, harga minyak tetap mengikuti mekanisme pasar global.
Tekanan Berat pada APBN 2026
Menurut Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024 tersebut, sekitar 60–65 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi melalui impor. Kenaikan harga global secara langsung akan meningkatkan biaya impor energi dan memperbesar beban fiskal negara.
Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dipatok sebesar US$70 per barel, lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2025 sebesar US$82 per barel.
Kalau setiap kenaikan crude sebesar US$10 per barel diasumsikan akan menaikkan beban fiskal sebesar Rp35-40 triliun, maka kenaikan harga crude menjadi US$100 per barel (naik US$30 per barel dari asumsi APBN 2026), diperkirakan akan menambah beban APBN sebesar Rp105-120 triliun. Bisa dibayangkan tambahan beban fiskal bagi kita bila harga minyak global melampaui US$100 per barel,”
kata Mulyanto.
Selain membebani APBN, lonjakan harga energi juga berpotensi memicu inflasi pada sektor pangan, transportasi, dan logistik.
Dampaknya berlapis, karena pemerintah juga harus menambah anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Konflik global juga dapat memicu gejolak nilai tukar. Dalam kondisi krisis, dolar AS cenderung menguat. Pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor dan pembayaran utang luar negeri, sehingga memperbesar tekanan terhadap pembiayaan APBN,”
tambahnya.
Ketahanan Energi Jadi Kunci Stabilitas Nasional
Mulyanto menegaskan bahwa konflik AS–Iran bukan sekadar isu luar negeri, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas fiskal dan ekonomi nasional. Ia mendorong penguatan ketahanan energi, reformasi subsidi, serta pembangunan cadangan strategis minyak guna mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga global.
Pemerintah dan DPR harus bersikap antisipatif, bukan reaktif. Tanpa langkah strategis, setiap konflik global akan terus menjadi beban APBN. Ketahanan energi adalah kunci stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti,”
tandas Mulyanto.
