Afiliasi Politik dan Relasi Kuasa Disebut Mengotori Program MBG

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, kembali melontarkan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya investasi dalam sebuah program pemerintah tidak menjadi masalah selama dijalankan secara transparan dan sebagai bisnis yang bersih.

Namun, menurut Tiyo, persoalan muncul ketika praktik bisnis tersebut bercampur dengan kepentingan politik dan relasi kekuasaan.

Masalahnya bukan hanya soal inkompetensi atau logika proyek. Ada persoalan relasi kuasa dan afiliasi politik. Di situ bisnisnya bukan sekadar kotor, tetapi dikotori oleh kepentingan politik,”

ujar Tiyo.

Ia juga mengutip data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut adanya indikasi afiliasi politik dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), fasilitas yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG.

Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 28 persen SPPG dari total sekitar 24 ribu unit yang telah berdiri disebut memiliki keterkaitan dengan partai politik. Dari angka tersebut, kata Tiyo, afiliasi terbesar disebut berkaitan dengan Partai Gerindra.

Partai tersebut diketahui dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Nah dari sini kita bisa punya gambaran. Kalau ini memang proyek pemerintah, seharusnya ada mekanisme tender terbuka. Proyek pemerintah harus melalui proses yang kompetitif dan objektif,”

kata Tiyo.

Ia menilai, praktik di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Menurutnya, kesempatan untuk mengelola SPPG lebih banyak diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Tapi yang terjadi justru kesempatan mengelola SPPG diberikan kepada mereka yang memiliki relasi kuasa, termasuk di dalamnya unsur TNI dan Polri,”

ujarnya.

Selain menyoroti dugaan afiliasi politik, Tiyo juga mempertanyakan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dalam program MBG. Ia menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana negara dalam program tersebut masih belum jelas.

Menurutnya, publik sebenarnya dapat menilai secara sederhana apakah alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per porsi benar-benar tercermin pada kualitas makanan yang diterima anak-anak.

Kita sebenarnya bisa dengan mudah melihat apakah Rp15.000 itu benar-benar sampai dalam bentuk makanan di meja anak-anak. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya, sulit mengatakan itu benar-benar bernilai Rp15.000,”

kata Tiyo.

Ia menilai persoalan ini penting untuk menjadi perhatian, mengingat program MBG menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.